Koordinator Nasional Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) Arnold L Panjaitan menyatakan mendukung penuh pemindahan ibu kota negara yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami mendukung pernyataan KSP melalui Deputi Febry Tetelepta untuk mendorong pembangunan hunian ASN dan personel TNI-Polri sebagai upaya pembangunan tahap awal proses pemindahan Ibu Kota Negara," kata Arnold dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
KOBAR memberi respon positif terhadap pernyataan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta yang mengawal dan mendorong PUPR untuk membangun hunian ASN dan Personel TNI-Polri di Kalimantan Timur.
Baca juga: Akademisi UI sarankan IKN tetap berstatus provinsi dipimpin gubernur
Baca juga: IKN Kalimantan Timur dapat kurangi beban ekologis Pulau Jawa
Arnold menilai proses pemindahan Ibu Kota saat ini bukan lagi bicara setuju atau tidak, tapi bagaimana untuk bisa memulai pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
"Maka, keseriusan Pemerintah dalam melakukan agenda pemindahan ibukota negara ini harus kita dukung penuh. Terutama saat ini, pembangunan tahap awal yakni pembangunan infrastruktur dan essential force atau kekuatan pokok minimum seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan Perumahan," terang Arnold.
Menurut Arnold, rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu kota Negara adalah salah satu wujud pembangunan Indonesia Sentris yang dirindukan oleh segenap rakyat Indonesia.
Baca juga: Gubernur Kaltim ungkapkan rencana Presiden Jokowi berkemah di kawasan IKN baru
"Payung hukum pemindahan ibukota negara sudah ada melalui UU IKN dan harus kita patuhi bersama. Koalisi Bersama Rakyat siap pasang badan apabila ada oknum-oknum lain yang ingin mengganggu rencana pemindahan ibukota negara. KOBAR 1000 persen bersama Pak Jokowi," demikian Arnold.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Kami mendukung pernyataan KSP melalui Deputi Febry Tetelepta untuk mendorong pembangunan hunian ASN dan personel TNI-Polri sebagai upaya pembangunan tahap awal proses pemindahan Ibu Kota Negara," kata Arnold dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
KOBAR memberi respon positif terhadap pernyataan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta yang mengawal dan mendorong PUPR untuk membangun hunian ASN dan Personel TNI-Polri di Kalimantan Timur.
Baca juga: Akademisi UI sarankan IKN tetap berstatus provinsi dipimpin gubernur
Baca juga: IKN Kalimantan Timur dapat kurangi beban ekologis Pulau Jawa
Arnold menilai proses pemindahan Ibu Kota saat ini bukan lagi bicara setuju atau tidak, tapi bagaimana untuk bisa memulai pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
"Maka, keseriusan Pemerintah dalam melakukan agenda pemindahan ibukota negara ini harus kita dukung penuh. Terutama saat ini, pembangunan tahap awal yakni pembangunan infrastruktur dan essential force atau kekuatan pokok minimum seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan Perumahan," terang Arnold.
Menurut Arnold, rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu kota Negara adalah salah satu wujud pembangunan Indonesia Sentris yang dirindukan oleh segenap rakyat Indonesia.
Baca juga: Gubernur Kaltim ungkapkan rencana Presiden Jokowi berkemah di kawasan IKN baru
"Payung hukum pemindahan ibukota negara sudah ada melalui UU IKN dan harus kita patuhi bersama. Koalisi Bersama Rakyat siap pasang badan apabila ada oknum-oknum lain yang ingin mengganggu rencana pemindahan ibukota negara. KOBAR 1000 persen bersama Pak Jokowi," demikian Arnold.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022