Jakarta (Antara Megapolitan) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sebanyak 23 kepala daerah belum sepenuhnya mencairkan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.
"Hari ini (Senin, 30/11), kami mengundang 23 kepala daerah itu untuk memberikan penjelasan, mengapa pencairan anggaran tersebut bisa terlambat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, dikatakannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2015 di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat.
Namun, Mendagri menyatakan bahwa keterlambatan pencairan anggaran tersebut dipastikan tidak sampai mengganggu pelaksanaan pilkada serentak.
Ia menjelaskan sebagian besar dana yang belum dicairkan tersebut adalah uang transportasi untuk para saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Nanti dari pihak Kapolri, Jaksa Agung, dan Kemendagri akan menyurati kepala daerah itu, kalau pun mepet bisa ditalangi dulu. Selain itu, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pun juga sudah ditandatangani, kok dinegosiasi ulang?," kata Mendagri.
Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember.
Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.
Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon antara lain Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Hari ini (Senin, 30/11), kami mengundang 23 kepala daerah itu untuk memberikan penjelasan, mengapa pencairan anggaran tersebut bisa terlambat," kata Tjahjo di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, dikatakannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2015 di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat.
Namun, Mendagri menyatakan bahwa keterlambatan pencairan anggaran tersebut dipastikan tidak sampai mengganggu pelaksanaan pilkada serentak.
Ia menjelaskan sebagian besar dana yang belum dicairkan tersebut adalah uang transportasi untuk para saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Nanti dari pihak Kapolri, Jaksa Agung, dan Kemendagri akan menyurati kepala daerah itu, kalau pun mepet bisa ditalangi dulu. Selain itu, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pun juga sudah ditandatangani, kok dinegosiasi ulang?," kata Mendagri.
Pilkada Serentak 2015 pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar pada 9 Desember.
Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yaitu 269 daerah terdiri dari sembilan provinsi, 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah.
Dari 269 daerah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon antara lain Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015