Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menyampaikan bahwa Indonesia membawa kepentingan negara-negara kepulauan selama menjalani masa presidensi dalam kelompok 20 negara ekonomi besar dunia (G20).
Hal itu disampaikan Mahendra dalam diskusi virtual antara Indonesia dan Jamaika yang membahas perubahan iklim, menurut keterangan Kedutaan Besar RI di Havana, Kuba yang diterima di Jakarta, Kamis.
Wamenlu menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presidensi G20 memutuskan untuk mengundang negara-negara kepulauan kecil yang diwakili oleh Komunitas Karibia (Caribbean Community/CARICOM) dan Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF).
Baca juga: Kominfo menyiapkan Digital Transformation Expo untuk G20
"Kami ingin G20 menjadi relevan bukan hanya untuk negara-negara anggota, melainkan juga seluruh dunia," ujar Mahendra.
Dengan menggandeng negara-negara kepulauan kecil, dia berharap pemulihan yang inklusif dapat segera tercapai sebagaimana yang tertera dalam tema presidensi G20 Indonesia, "Recover Together, Recover Stronger".
Mahendra juga menyampaikan bahwa Indonesia menempatkan isu transisi energi sebagai prioritas dalam Presidensi G20.
Baca juga: PLN bangun 21 SPKLU kendaraan listrik KTT G20 di Bali
Dia menilai pembahasan mengenai transisi energi menuju energi hijau sangat penting dan mencerminkan pandangan serta perspektif Indonesia sebagai negara berkembang dan negara kepulauan yang sangat terdampak oleh perubahan iklim.
Sebagai negara berkembang, menurut Wamenlu, Indonesia berkepentingan untuk menempatkan persoalan perubahan iklim dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia rentan terhadap efek dari perubahan iklim. Karena itu, Indonesia fokus pada adaptasi dan aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak bencana hidrometereologi," kata Mahendra.
Baca juga: Menteri BUMN pastikan keandalan suplai listrik KTT G20 di Bali
"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo di Glasgow pada 2021 lalu, Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen untuk kategori business-as-usual pada tahun 2030 dan dengan dukungan kalangan internasional sebesar 41 persen," lanjutnya.
Mahendra menambahkan bahwa Indonesia juga telah menyampaikan strategi jangka panjang dan rencana ketahanan iklim yang menargetkan net-zero emissions pada 2060.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Hal itu disampaikan Mahendra dalam diskusi virtual antara Indonesia dan Jamaika yang membahas perubahan iklim, menurut keterangan Kedutaan Besar RI di Havana, Kuba yang diterima di Jakarta, Kamis.
Wamenlu menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presidensi G20 memutuskan untuk mengundang negara-negara kepulauan kecil yang diwakili oleh Komunitas Karibia (Caribbean Community/CARICOM) dan Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF).
Baca juga: Kominfo menyiapkan Digital Transformation Expo untuk G20
"Kami ingin G20 menjadi relevan bukan hanya untuk negara-negara anggota, melainkan juga seluruh dunia," ujar Mahendra.
Dengan menggandeng negara-negara kepulauan kecil, dia berharap pemulihan yang inklusif dapat segera tercapai sebagaimana yang tertera dalam tema presidensi G20 Indonesia, "Recover Together, Recover Stronger".
Mahendra juga menyampaikan bahwa Indonesia menempatkan isu transisi energi sebagai prioritas dalam Presidensi G20.
Baca juga: PLN bangun 21 SPKLU kendaraan listrik KTT G20 di Bali
Dia menilai pembahasan mengenai transisi energi menuju energi hijau sangat penting dan mencerminkan pandangan serta perspektif Indonesia sebagai negara berkembang dan negara kepulauan yang sangat terdampak oleh perubahan iklim.
Sebagai negara berkembang, menurut Wamenlu, Indonesia berkepentingan untuk menempatkan persoalan perubahan iklim dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia rentan terhadap efek dari perubahan iklim. Karena itu, Indonesia fokus pada adaptasi dan aksi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak bencana hidrometereologi," kata Mahendra.
Baca juga: Menteri BUMN pastikan keandalan suplai listrik KTT G20 di Bali
"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo di Glasgow pada 2021 lalu, Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen untuk kategori business-as-usual pada tahun 2030 dan dengan dukungan kalangan internasional sebesar 41 persen," lanjutnya.
Mahendra menambahkan bahwa Indonesia juga telah menyampaikan strategi jangka panjang dan rencana ketahanan iklim yang menargetkan net-zero emissions pada 2060.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022