Beijing (Antara/AFP/Antara Megapolitan) - Pertemuan puncak negara-negara Asia-Pasifik minggu depan tidak akan membahas tentang peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan, kata pemerintah Tiongkok pada Selasa, setelah pertemuan para menteri pertahanan regional gagal menghasilkan komunike bersama karena adanya pertentangan terkait sengketa itu.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh daerah di Laut China Selatan dan telah berupaya untuk memperkuat posisinya dengan membangun terumbu dan pulau kecil menjadi pulau-pulau buatan yang mampu menampung fasilitas militer.
Sikap pemerintah Tiongkok menempatkan negara itu dalam posisi berlawanan dengan beberapa negara anggota lain dari Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), termasuk Amerika Serikat.
Bulan lalu Amerika Serikat menekankan haknya untuk kebebasan navigasi dengan mengirimkan rudal perusak USS Lassen yang dipandu ke sekitar 12 mil laut dari setidaknya salah satu pulau buatan di dalam rangkaian kepulauan Spratly, dan hal itu memicu kemarahan Tiongkok.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC tahun ini dimulai di Filipina - yang juga salah satu negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan - minggu depan, tetapi wakil menteri luar negeri Filipina Li Baodong mengatakan pada suatu pertemuan pers di Beijing bahwa: "Tidak ada rencana untuk membahas isu Laut China Selatan".
"APEC pada dasarnya adalah platform untuk membahas kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Ada konsensus tentang hal ini," kata Li Baodong.
Minggu lalu sebuah pertemuan antar menteri pertahanan kawasan Asia-Pasifik di Malaysia berakhir dengan catatan suram karena Amerika Serikat dan Tiongkok berselisih pendapat tentang apakah pernyataan bersama pada akhir KTT APEC harus menyebutkan soal Laut Cina Selatan atau tidak.
Selain Tiongkok dan Filipina, negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan, dengan klaim-klaim mereka yang saling tumpang tindih.
Penerjemah: Y.A. Sinaga/A. Ahdiat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Tiongkok mengklaim hampir seluruh daerah di Laut China Selatan dan telah berupaya untuk memperkuat posisinya dengan membangun terumbu dan pulau kecil menjadi pulau-pulau buatan yang mampu menampung fasilitas militer.
Sikap pemerintah Tiongkok menempatkan negara itu dalam posisi berlawanan dengan beberapa negara anggota lain dari Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), termasuk Amerika Serikat.
Bulan lalu Amerika Serikat menekankan haknya untuk kebebasan navigasi dengan mengirimkan rudal perusak USS Lassen yang dipandu ke sekitar 12 mil laut dari setidaknya salah satu pulau buatan di dalam rangkaian kepulauan Spratly, dan hal itu memicu kemarahan Tiongkok.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC tahun ini dimulai di Filipina - yang juga salah satu negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan - minggu depan, tetapi wakil menteri luar negeri Filipina Li Baodong mengatakan pada suatu pertemuan pers di Beijing bahwa: "Tidak ada rencana untuk membahas isu Laut China Selatan".
"APEC pada dasarnya adalah platform untuk membahas kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik. Ada konsensus tentang hal ini," kata Li Baodong.
Minggu lalu sebuah pertemuan antar menteri pertahanan kawasan Asia-Pasifik di Malaysia berakhir dengan catatan suram karena Amerika Serikat dan Tiongkok berselisih pendapat tentang apakah pernyataan bersama pada akhir KTT APEC harus menyebutkan soal Laut Cina Selatan atau tidak.
Selain Tiongkok dan Filipina, negara-negara lain yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah Malaysia, Vietnam, Brunei dan Taiwan, dengan klaim-klaim mereka yang saling tumpang tindih.
Penerjemah: Y.A. Sinaga/A. Ahdiat.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015