Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang digadang-gadang akan menduduki salah satu jabatan menteri di kabinet Presiden RI Joko Widodo mengatakan "masa Ketua MPR RI menjadi menteri".
"Reshuffle merupakan hak dari presiden, tetapi saya saat ini menjabat Ketua MPR RI masa dipilih menjadi menteri," katanya saat konsolidasi pemenangan Pilkada Kabupaten Sukabumi di Sukabumi, Rabu.
Menurutnya, sah-sah saja presiden kembali merombak kabinet kerjanya itu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Namun, dirinya tidak tahu kapan reshuffle akan dilaksanakan, tetapi siapapun yang nantinya menjabat sebagai menteri harus bisa bekerja dan faham tugasnya.
Namun, dirinya enggan menyebutkan apakah ia tertarik atau tidak untuk kembali menduduki sebagai menteri, apalagi Zulkifli saat ini tengah menduduki jabatan sebagai Ketua MPR RI yang bisa diartikan sejajar dengan presiden. Bahkan, ia pun membantah pertemuannya dengan Joko Widodo di Istana Negara adalah untuk membahas reshuffle.
"Pak Jokowi mengundang saya karena pada saat itu ada tamu negara dari Finlandia dan saya diundang untuk ikut mendampingi. Dalam pertemuan itu kami tidak membicarakan sedikit pun tentang reshuffle," tambahnya.
Zulfikli mengatakan dirinya juga selalu berkomunikasi dengan ketua umum partai lainnya, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tetapi, komunikasi yang dijalin itu adalah untuk menjaga keharmonisan dan mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi di negara ini dan komunikasi tersebut tidak berisi tentang reshuffle.
"Sekali lagi reshuffle adalah hak dari presiden, sehingga siapa saja yang nantinya terpilih harus bisa menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Kami hanya bisa memberikan masukan saja, agar dalam menentukan menterinya presiden tidak salah pilih," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Reshuffle merupakan hak dari presiden, tetapi saya saat ini menjabat Ketua MPR RI masa dipilih menjadi menteri," katanya saat konsolidasi pemenangan Pilkada Kabupaten Sukabumi di Sukabumi, Rabu.
Menurutnya, sah-sah saja presiden kembali merombak kabinet kerjanya itu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan. Namun, dirinya tidak tahu kapan reshuffle akan dilaksanakan, tetapi siapapun yang nantinya menjabat sebagai menteri harus bisa bekerja dan faham tugasnya.
Namun, dirinya enggan menyebutkan apakah ia tertarik atau tidak untuk kembali menduduki sebagai menteri, apalagi Zulkifli saat ini tengah menduduki jabatan sebagai Ketua MPR RI yang bisa diartikan sejajar dengan presiden. Bahkan, ia pun membantah pertemuannya dengan Joko Widodo di Istana Negara adalah untuk membahas reshuffle.
"Pak Jokowi mengundang saya karena pada saat itu ada tamu negara dari Finlandia dan saya diundang untuk ikut mendampingi. Dalam pertemuan itu kami tidak membicarakan sedikit pun tentang reshuffle," tambahnya.
Zulfikli mengatakan dirinya juga selalu berkomunikasi dengan ketua umum partai lainnya, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tetapi, komunikasi yang dijalin itu adalah untuk menjaga keharmonisan dan mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi di negara ini dan komunikasi tersebut tidak berisi tentang reshuffle.
"Sekali lagi reshuffle adalah hak dari presiden, sehingga siapa saja yang nantinya terpilih harus bisa menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Kami hanya bisa memberikan masukan saja, agar dalam menentukan menterinya presiden tidak salah pilih," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015