Bupati Bogor Ade Yasin mengingatkan anak buahnya di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar tak sembarangan dalam merancang program pada tahun anggaran 2022.
"Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat," ungkapnya di Cibinong, Bogor.
Pasalnya, masih terjadi defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 sekitar Rp900 miliar dan harus segara diseimbangkan antara target belanja dan pendapatan sebelum disahkan pada tanggal 30 November 2021.
Baca juga: Mendes PDTT puji program "Satu Miliar Satu Desa" Bupati Bogor
Baca juga: Pemkab Bogor gelontorkan Rp2,3 miliar untuk program TMMD di Klapanunggal
Ia berencana melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat mengenai program bagi kepentingan masyarakat pada tahun 2021 agar dapat mengedepankan skala prioritas dalam merencanakan program pada tahun depan.
"Harus melihat urgensinya pada masa pandemi COVID-19 ini, mana yang harus didahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Ade Yasin juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, hingga pengawasan pemanfaatan dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di lapangan.
Baca juga: Program "Samisade" bikin infrastuktur jalan di Bogor lebih mulus
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta pemkab setempat membuat program-program skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022.
"Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi, ya, jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan," kata Rudy.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat," ungkapnya di Cibinong, Bogor.
Pasalnya, masih terjadi defisit dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 sekitar Rp900 miliar dan harus segara diseimbangkan antara target belanja dan pendapatan sebelum disahkan pada tanggal 30 November 2021.
Baca juga: Mendes PDTT puji program "Satu Miliar Satu Desa" Bupati Bogor
Baca juga: Pemkab Bogor gelontorkan Rp2,3 miliar untuk program TMMD di Klapanunggal
Ia berencana melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat mengenai program bagi kepentingan masyarakat pada tahun 2021 agar dapat mengedepankan skala prioritas dalam merencanakan program pada tahun depan.
"Harus melihat urgensinya pada masa pandemi COVID-19 ini, mana yang harus didahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Ade Yasin juga mengimbau seluruh SKPD segera menyelesaikan kegiatan pembangunan fasilitas publik, mulai dari sektor kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan dan taman, pendidikan, hingga pengawasan pemanfaatan dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di lapangan.
Baca juga: Program "Samisade" bikin infrastuktur jalan di Bogor lebih mulus
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta pemkab setempat membuat program-program skala prioritas untuk dianggarkan dalam APBD 2022.
"Awalnya defisit Rp1,5 triliun. Saat ini defisitnya masih cukup tinggi, ya, jadi harus ada skala prioritas agar kebutuhan belanja bisa ditekan," kata Rudy.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021