Pemerintah Hong Kong pada Jumat mengkritik Washington atas skema "tempat berlindung yang aman" (safe haven) bagi warga Hong Kong untuk tinggal dan bekerja di AS.
Kritik itu muncul di tengah tindakan keras Beijing terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
Pada Agustus, Presiden AS Joe Biden mengumumkan skema safe haven sementara bagi penduduk Hong Kong sebagai respons atas tindakan keras Beijing.
Skema itu memungkinkan ribuan orang Hong Kong untuk memperpanjang masa tinggal mereka di AS.
Biden mengatakan ada "alasan kebijakan luar negeri yang kuat" untuk skema tersebut mengingat "serangan berkelanjutan China terhadap otonomi Hong Kong".
Rincian skema itu disampaikan pada Rabu oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang membantu memformalkan kelayakan warga Hong Kong yang bepergian dengan berbagai dokumen perjalanan untuk bekerja dan tinggal di AS hingga 18 bulan.
Baca juga: China paparkan 100 contoh "campur tangan" AS di Hong Kong
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong menyebut langkah itu sebagai "campur tangan terang-terangan" dalam urusan Hong Kong.
"Pemerintah yang tidak hanya menampung tetapi mengundang atau mendorong buronan untuk tinggal di negara mereka dengan ceroboh mengabaikan aturan hukum dan mengekspos kemunafikan mereka untuk dilihat semua orang," kata pernyataan pemerintah Hong Kong.
Kota bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada 1997 dengan janji kebebasan (demokrasi) yang luas.
Namun, sejak penerapan undang-undang keamanan nasional secara langsung oleh China pada 2020, kota itu telah mengambil tindakan otoriter dengan tindakan penangkapan besar-besaran dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan media.
Baca juga: Polisi Hong Kong tangkap mantan jurnalis senior Apple Daily di bandara
Otoritas Hong Kong dan China mempertahankan kota itu untuk menikmati otonomi tingkat tinggi, tetapi hak-hak tertentu tidak bersifat mutlak.
Kepala Dewan Demokrasi Hong Kong yang berbasis di Washington D.C., Brian Leung, menyambut baik inklusivitas yang luas dari skema safe haven AS itu.
Dia mengatakan skema itu akan membawa stabilitas dan keamanan finansial yang sangat dibutuhkan bagi Hong Kong.
Sunny Cheung, yang bersaksi di sidang kongres AS pekan ini tentang tindakan keras yang telah membuat banyak rekan aktivisnya di Hong Kong dipenjara, mendesak langkah kebijakan berkelanjutan oleh pemerintahan Biden.
Baca juga: Lima pimpinan media arus utama Hong Kong ditangkap polisi
Cheung sendiri telah melarikan diri ke pengasingan akibat tindakan keras di kota asalnya.
"Meskipun (skema) ini adalah langkah maju yang besar, itu tidak boleh menjadi yang terakhir," kata Cheung.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Kritik itu muncul di tengah tindakan keras Beijing terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
Pada Agustus, Presiden AS Joe Biden mengumumkan skema safe haven sementara bagi penduduk Hong Kong sebagai respons atas tindakan keras Beijing.
Skema itu memungkinkan ribuan orang Hong Kong untuk memperpanjang masa tinggal mereka di AS.
Biden mengatakan ada "alasan kebijakan luar negeri yang kuat" untuk skema tersebut mengingat "serangan berkelanjutan China terhadap otonomi Hong Kong".
Rincian skema itu disampaikan pada Rabu oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang membantu memformalkan kelayakan warga Hong Kong yang bepergian dengan berbagai dokumen perjalanan untuk bekerja dan tinggal di AS hingga 18 bulan.
Baca juga: China paparkan 100 contoh "campur tangan" AS di Hong Kong
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong menyebut langkah itu sebagai "campur tangan terang-terangan" dalam urusan Hong Kong.
"Pemerintah yang tidak hanya menampung tetapi mengundang atau mendorong buronan untuk tinggal di negara mereka dengan ceroboh mengabaikan aturan hukum dan mengekspos kemunafikan mereka untuk dilihat semua orang," kata pernyataan pemerintah Hong Kong.
Kota bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada 1997 dengan janji kebebasan (demokrasi) yang luas.
Namun, sejak penerapan undang-undang keamanan nasional secara langsung oleh China pada 2020, kota itu telah mengambil tindakan otoriter dengan tindakan penangkapan besar-besaran dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan media.
Baca juga: Polisi Hong Kong tangkap mantan jurnalis senior Apple Daily di bandara
Otoritas Hong Kong dan China mempertahankan kota itu untuk menikmati otonomi tingkat tinggi, tetapi hak-hak tertentu tidak bersifat mutlak.
Kepala Dewan Demokrasi Hong Kong yang berbasis di Washington D.C., Brian Leung, menyambut baik inklusivitas yang luas dari skema safe haven AS itu.
Dia mengatakan skema itu akan membawa stabilitas dan keamanan finansial yang sangat dibutuhkan bagi Hong Kong.
Sunny Cheung, yang bersaksi di sidang kongres AS pekan ini tentang tindakan keras yang telah membuat banyak rekan aktivisnya di Hong Kong dipenjara, mendesak langkah kebijakan berkelanjutan oleh pemerintahan Biden.
Baca juga: Lima pimpinan media arus utama Hong Kong ditangkap polisi
Cheung sendiri telah melarikan diri ke pengasingan akibat tindakan keras di kota asalnya.
"Meskipun (skema) ini adalah langkah maju yang besar, itu tidak boleh menjadi yang terakhir," kata Cheung.
Sumber: Reuters
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021