Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan mengungkapkan komunikasi para pelajar dengan alumni yang bermasalah di sekolah masing-masing menjadi sumber pemicu tawuran terus terjadi.
Mohan menyampaikan pernyataan tersebut usai rapat kerja bersama kantor cabang dinas pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Rabu
Rapat digelar menyusul tindak kekerasan pelajar berupa pengeroyokan terhadap siswa SMAN 7 berinisial RM hingga tewas di tempat, oleh siswa SMAN 6 berinisial RAP sebagai pelaku utama, dibantu ML.
Baca juga: Polisi tangkap pelaku pengeroyokan pelajar di Kota Bogor hingga tewas
Dalam rapat tersebut, hadir pula Satpol-PP Kota Bogor, Satgas Pelajar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bogor dan aparatur wilayah, untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar yang masih terjadi di Kota Hujan ini.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan dan diikuti juga oleh sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Sri Kusnaeni, Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadhilah, Eny Indari dan Ahmad Rifki Alaydrus.
“Akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan kenakalan pelajar ini tidak lepas dari masih berkomunikasi dengan alumni. Jadi harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai itu supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi," ungkap Mohan.
Bahkan ia merasa terkejut bahwa disebutkan dalam rapat tersebut, alumni sekolah-sekolah, khususnya sekolah menegah atas (SMA) membuat iuran wajib bagi siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu.
Dari rapat itu juga terungkap titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti taman Palupuh.
Baca juga: Wali Kota Bogor percaya kepolisian tegakkan hukum kasus pengeroyokan pelajar
Untuk itu, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.
“Jangan hanya membuat taman dan dibiarkan tetapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif di sana," katanya.
DPRD kata Mohan, sepakat meminta penerangan di sekitar taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV.
"Kita minta di pasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mohan juga menyinggung soal adanya penjual miras di sekitaran taman Palupuh dan taman-taman lain di Kota Bogor, sehingga Satpol-PP Kota Bogor perlu menindak tegas para penjual miras tersebut.
Baca juga: Disdik Jabar tunda PTM dua SMA negeri Kota Bogor imbas kasus pengeroyokan
Dengan maraknya penjual miras ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor itu menduga ada oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.
“Kita tidak tahu ada apa ini, apakah ada oknum yang membiarkan atau bagaimana. Makanya kami minta Satpol-PP untuk menutup itu, tidak perlu pakai teguran, tindak tegas,” tegas Mohan.
Dari hasil rapat yang berjalan kurang lebih empat jam ini juga, Mohan mengaku akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Bima Arya Sugiarto dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.
“Langkah kita adalah kita ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kita akan minta pimpinan agar menyurati Walikota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan,” kata Mohan.
Hal ini nanti berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar, karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar.
“Mereka Satgas Pelajar sudah luar biasa kerjanya, cuma mereka ini terhambat dalam jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar," katanya.
Baca juga: Tangani kekerasan pelajar, DPRD Kota Bogor usulkan enam langkah ini
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Mohan menyampaikan pernyataan tersebut usai rapat kerja bersama kantor cabang dinas pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Rabu
Rapat digelar menyusul tindak kekerasan pelajar berupa pengeroyokan terhadap siswa SMAN 7 berinisial RM hingga tewas di tempat, oleh siswa SMAN 6 berinisial RAP sebagai pelaku utama, dibantu ML.
Baca juga: Polisi tangkap pelaku pengeroyokan pelajar di Kota Bogor hingga tewas
Dalam rapat tersebut, hadir pula Satpol-PP Kota Bogor, Satgas Pelajar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bogor dan aparatur wilayah, untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar yang masih terjadi di Kota Hujan ini.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Said Muhammad Mohan dan diikuti juga oleh sekretaris Komisi IV Endah Purwanti serta anggota Komisi IV Sri Kusnaeni, Devie Prihartini Sultani, Anna Mariam Fadhilah, Eny Indari dan Ahmad Rifki Alaydrus.
“Akar permasalahan dari kekerasan pelajar dan kenakalan pelajar ini tidak lepas dari masih berkomunikasi dengan alumni. Jadi harus ada langkah kongkret dari KCD dan Pemkot Bogor untuk memutus mata rantai itu supaya tidak ada alumni yang mengendalikan dan melakukan kaderisasi," ungkap Mohan.
Bahkan ia merasa terkejut bahwa disebutkan dalam rapat tersebut, alumni sekolah-sekolah, khususnya sekolah menegah atas (SMA) membuat iuran wajib bagi siswa yang tidak ikut tawuran membayar Rp10 ribu dan yang ikut Rp2 ribu.
Dari rapat itu juga terungkap titik-titik lokasi kekerasan pelajar, diketahui berada di taman-taman Kota Bogor yang jarang diperhatikan, seperti taman Palupuh.
Baca juga: Wali Kota Bogor percaya kepolisian tegakkan hukum kasus pengeroyokan pelajar
Untuk itu, Mohan meminta Disperumkim Kota Bogor agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan penjagaan di taman-taman yang ada di Kota Bogor, bukan hanya di tengah kota.
“Jangan hanya membuat taman dan dibiarkan tetapi juga dilakukan perawatan, penjagaan agar tidak timbul kegiatan yang sifatnya negatif di sana," katanya.
DPRD kata Mohan, sepakat meminta penerangan di sekitar taman Palupuh itu dimaksimalkan, kemudian dipasangi CCTV.
"Kita minta di pasang speaker toa, agar kalau ada kerumunan dan kegiatan negatif bisa dibubarkan dari jarak jauh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mohan juga menyinggung soal adanya penjual miras di sekitaran taman Palupuh dan taman-taman lain di Kota Bogor, sehingga Satpol-PP Kota Bogor perlu menindak tegas para penjual miras tersebut.
Baca juga: Disdik Jabar tunda PTM dua SMA negeri Kota Bogor imbas kasus pengeroyokan
Dengan maraknya penjual miras ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor itu menduga ada oknum yang membiarkan dan memberikan lapak berdagang kepada para penjual miras.
“Kita tidak tahu ada apa ini, apakah ada oknum yang membiarkan atau bagaimana. Makanya kami minta Satpol-PP untuk menutup itu, tidak perlu pakai teguran, tindak tegas,” tegas Mohan.
Dari hasil rapat yang berjalan kurang lebih empat jam ini juga, Mohan mengaku akan membuat sebuah rumusan bersama anggota Komisi IV dan akan meminta Ketua DPRD agar mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota Bima Arya Sugiarto dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar bisa dijadikan kebijakan.
“Langkah kita adalah kita ingin membuat satu rumusan rekomendasi kelembagaan, kita akan minta pimpinan agar menyurati Walikota dan Disdik Jabar supaya ada langkah yang bisa dijalankan,” kata Mohan.
Hal ini nanti berkenaan dengan kebijakan untuk memaksimalkan peran Satgas Pelajar, karena menurut Mohan, kinerja Satgas Pelajar Kota Bogor sudah sangat baik dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan pelajar.
“Mereka Satgas Pelajar sudah luar biasa kerjanya, cuma mereka ini terhambat dalam jumlah personel dan anggaran yang kurang perhatian dari Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar," katanya.
Baca juga: Tangani kekerasan pelajar, DPRD Kota Bogor usulkan enam langkah ini
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021