Keterbukaan Informasi Publik Bisa Cegah Korupsi

Jakarta (Antara Megapolitan) - Komisioner Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo mengatakan, keterbukaan informasi menjadi salah satu jurus ampuh untuk tindak pidana korupsi di Indonesia. 

"Pengalaman di negara-negara maju telah membuktikan, keterbukaan informasi publik menjadi jurus yang paling ampuh untuk mencegah  korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," kata Evy, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia tidaklah cukup hanya dengan melakukan penindakan hukum setelah terjadinya korupsi. Namun, harus dilakukan sedini mungkin melalui langkah-langkah preventif sebelum korupsi itu terjadi.

"Itu semua bisa dilwujudkan jika badan publik khususnya pemerintah, secara proaktif membuka informasi publik yang dikuasainya dan masyarakat lebih berani memintanya," kata dia. 

Ia juga menyampaikan harapannya agar upaya Komisi Informasi menjadikan keterbukaan informasi sebagai sebuah karakter dan budaya bangsa. Sebab, ketertutupan informasi hanya akan membuat saling curiga, menghilangkan kepercayaan, menyesatkan pemikiran, dan menghambat kemajuan.

Sebelumnya, Komisioner KIP Henny S Widyaningsih menyatakan keterbukaan informasi publik jangan dipandang remeh karena merupakan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang harus dijalankan lembaga negara.

"Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik telah dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Henny Widyaningsih.

Menurut Henny, seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ketertutupan badan publik khususnya para penyelenggara negara sudah sangat tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman.

Ketertutupan itu, jelas Henny, hanya akan menghambat kemajuan dan melemahkan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Dia menambahkan, keterbukaan informasi publik tidak boleh dipandang sebelah mata karena tanpa keterbukaan informasi maka praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dinilai akan semakin merajalela.