Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Rifki Alaydrus mengungkapkan selama ini pemerintah maupun anggota dewan setempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak sekolah menegah atas (SMA) karena beralasan kewenangan ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Setelah ada kejadian pengeroyokan hingga tewas ini baru mereka lebih intens, biasanya pihak sekolah saja susah dihubungi," kata Rifki di Bogor, Selasa.
Menurut Rifki, pengawasan SMA tetap tidak bisa 100 persen mengandalkan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah II Jawa Barat.
Sebab faktanya, operasional SMA tetap berada di kota dan kabupaten masing-masing, sehingga akan lebih baik jika ada aturan yang membuat pihak sekolah lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD setempat.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor minta Disdik laporkan pantauan mental siswa selama PJJ
Padahal selama ini DPRD dan Pemerintah Kota Bogor tetap memperhatikan anggaran hibah untuk SMA.
Untuk itu, sesuai dengan enam poin pencegahan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, kata dia, banyak instrumen yang bisa digunakan seperti sanksi dana BOS, sanksi administratif, sanksi hibah, atau sanksi bentuk lain agar komunikasi dan koordinasi kedua belah pihak bisa terjalin lebih baik.
Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun menyatakan segera berkomunikasi dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merumuskan kembali regulasi kewenangan SMA yang selama ini terpusat di provinsi.
"Karena kalau sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, tetap Kota Bogor yang dirugikan, karena SMA tetap ada di wilayah kita," ujar Rifki.
Baca juga: DPRD sarankan perbaikan SD Otista Kota Bogor gunakan biaya tak terduga APBD 2021
Rifki pun mengatakan kini Komisi IV juga membahas soal koordinasi lebih lanjut soal langkah yang akan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Intinya kami prihatin dan geram atas kejadian pengeroyokan, kami bahas juga di Komisi IV bagaimana selanjutnya," kata dia.
Diketahui, Polresta Bogor Kota mengamankan lima orang yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang pelajar berinisial RM hingga tewas di Jalan Pelupuh Raya Kelurahan Tegalgundil Kecamatan Bogor Utara pada Rabu (6/10) malam.
RM menjadi korban pengeroyokan hingga meregang nyawa oleh pelaku utama berinisial RAP dengan motif dendam pribadi.
Dalam kejadian itu, RM disabet celurit RAP sebanyak tiga kali di kaki, tengkuk dan dada hingga tewas di tempat.
Baca juga: DPRD Kota Bogor usulkan Pemkot tunda pelaksanaan PTM cegah klaster baru COVID-19
RM yang sedang nongkrong berdua dengan temannya, didatangi kelompok RAP berjumlah empat orang.
Untuk melakukan aksinya, RAP dibantu ML. Sedangkan dua temannya yang lain dinyatakan hanya ikut-ikutan.
Kepolisian pun telah mendatangkan 10 orang saksi lain dan terus menyisir teman korban maupun pelaku untuk pengembangan kasus.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Setelah ada kejadian pengeroyokan hingga tewas ini baru mereka lebih intens, biasanya pihak sekolah saja susah dihubungi," kata Rifki di Bogor, Selasa.
Menurut Rifki, pengawasan SMA tetap tidak bisa 100 persen mengandalkan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah II Jawa Barat.
Sebab faktanya, operasional SMA tetap berada di kota dan kabupaten masing-masing, sehingga akan lebih baik jika ada aturan yang membuat pihak sekolah lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD setempat.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor minta Disdik laporkan pantauan mental siswa selama PJJ
Padahal selama ini DPRD dan Pemerintah Kota Bogor tetap memperhatikan anggaran hibah untuk SMA.
Untuk itu, sesuai dengan enam poin pencegahan yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, kata dia, banyak instrumen yang bisa digunakan seperti sanksi dana BOS, sanksi administratif, sanksi hibah, atau sanksi bentuk lain agar komunikasi dan koordinasi kedua belah pihak bisa terjalin lebih baik.
Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pun menyatakan segera berkomunikasi dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil untuk merumuskan kembali regulasi kewenangan SMA yang selama ini terpusat di provinsi.
"Karena kalau sudah terjadi hal yang tidak diinginkan, tetap Kota Bogor yang dirugikan, karena SMA tetap ada di wilayah kita," ujar Rifki.
Baca juga: DPRD sarankan perbaikan SD Otista Kota Bogor gunakan biaya tak terduga APBD 2021
Rifki pun mengatakan kini Komisi IV juga membahas soal koordinasi lebih lanjut soal langkah yang akan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Intinya kami prihatin dan geram atas kejadian pengeroyokan, kami bahas juga di Komisi IV bagaimana selanjutnya," kata dia.
Diketahui, Polresta Bogor Kota mengamankan lima orang yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap seorang pelajar berinisial RM hingga tewas di Jalan Pelupuh Raya Kelurahan Tegalgundil Kecamatan Bogor Utara pada Rabu (6/10) malam.
RM menjadi korban pengeroyokan hingga meregang nyawa oleh pelaku utama berinisial RAP dengan motif dendam pribadi.
Dalam kejadian itu, RM disabet celurit RAP sebanyak tiga kali di kaki, tengkuk dan dada hingga tewas di tempat.
Baca juga: DPRD Kota Bogor usulkan Pemkot tunda pelaksanaan PTM cegah klaster baru COVID-19
RM yang sedang nongkrong berdua dengan temannya, didatangi kelompok RAP berjumlah empat orang.
Untuk melakukan aksinya, RAP dibantu ML. Sedangkan dua temannya yang lain dinyatakan hanya ikut-ikutan.
Kepolisian pun telah mendatangkan 10 orang saksi lain dan terus menyisir teman korban maupun pelaku untuk pengembangan kasus.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021