Direktur Kajian Strategis yang juga dikenal sebagai intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Dr Khariri Makmun mengungkapkan perlu ada upaya pemerintah Republik Indonesia dalam merespons kondisi di Afghanistan saat ini yakni dengan menjalankan diplomasi lunak (soft diplomacy) untuk mendorong perdamaian Afganistan.
"Perlu dibuat forum terbatas kolaboratif antara Kementerian Luar Negeri dengan Ormas Islam seperti NU, yaitu mendorog masuknya Indonesia dalam transisi kepemimpinan dan perlunya menghidupkan dialog antaragama dengan Taliban, kelompok yang kini menguasai Afghanistan," kata Khairi Makmun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Depok, Jumat.
Hal ini lanjutnya sebagai upaya membuka dialog teologis dan diskusi internal dengan berbagai pendekatan metodologi wawasan ke-Islaaman. Untuk itu, Indonesia perlu segera masuk ke Afghanistan dan jangan menunggu terlalu lama situasi Afganistan menjadi semakin rumit.
Khariri Makmun mengatakan strategi diplomasi Indonesia harus dilakukan dengan pola pendekatan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal," ujarnya seusai acara Dipantara Strategic Webinar Series 2 dengan tema "Diplomasi Indonesia Merespon Pemerintahan Baru Afganistan".
Baca juga: Ini dia tokoh kunci Taliban di pemerintah baru Afghanistan
Sementara itu Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu RI Jatmiko Heru Prasetyo mengungkapkan Afghanistan memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia.
Ia menyebutkan, Afghanistan salah satu Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dirinya mengatakan hubungan antara Indonesia dan Afganistan sudah terjalin lama.
"Kita masih wait and see dalam kepemimpinan Taliban di Afghanistan ini. Meski begitu, kita tetap konsisten dalam menjalankan soft diplomasi menuju kedamaian, kesejahteraan bagi Afganistan.
Ia mengatakan Menlu Retno juga pernah mengunjungi Afganistan menyampaikan bantuan kemanusiaan. Kita juga selama tiga tahun ke depan akan membantu dengan hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Afghanistan.
Apalagi lanjut dia, kita ketahui bahwa kondisi Afghanistan pendapatan domestik sekitar 40 persen sedangkan bantuan dari Internasional 60 persen. Parahnya, pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang menyebabkan Negara ini defisit anggaran. Krisis pangan, krisis ekonomi, keamanan masih menyebabkan sejumlah pihak belum menjalankan bisnisnya. Meskipun Negara ini dikenal dengan kaya kandungan mineralnya.
Baca juga: PBB cari dana 600 juta dolar cegah krisis kemanusiaan di Afghanistan
Hal senada diungkapkan Pengkaji Geopolitik dan Direktur Global Future Institute Hendrajit. Menurutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi diplomasi Indonesia dengan Afghanistan.
Pertama, kebijakan saat ini harus berdasarkan pada geopolitik khusus pada lokasi geografis dan lokasi sumber daya alam.
Kedua, Taliban adalah katalisator sebetulnya dari pikiran-pikiran baru ke arah keseimbangan baru di Asia tengah dan Asia Selatan. Untuk itu, lanjutnya, saatnya Indonesia menempatkan posisi di OKI dengan spirit Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan Non Blok di Beograd.
"Sudah saatnya Indonesia harus menjadi bagian dari kekuatan perintis seperti pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan gerakan non-blok 1961. Walaupun dengan tantangan baru dan menjawab tantangan trend global ke depan," katanya
Baca juga: Pakistan mulai resah atas ancaman keamanan dari Afghanistan.
Sementara itu, Wasekjen PBNU 2010-2015 KH Adnan Anwar mengungkapkan bahwa pihak Afghanistan berharap respon Indonesia cepat masuk secara aktif ke dalam masa transisi.
Ia menambahkan, dari tujuh kali petinggi PBNU ke Afghanistan dan bertemu faksi yang bertikai secara langsung mendengar aspirasi.
"Salah satunya, berharap Indonesia menjadi pemimpin mediasi di Afghanistan yang bertikai. Indonesia dinilai sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar tidak memiliki kepentingan lain di Afganistan. Indonesia benar-benar menjalankan UUD 45 dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan," paparnya.
Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah pemimpin Afghanistan mendatangi PBNU, bahkan, saat ini juga telah berdiri NU di Afghanistan salah satu upaya mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam.
Baca juga: Mayoritas warga Afghanistan yang menjadi sekutu AS mungkin tertinggal
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Perlu dibuat forum terbatas kolaboratif antara Kementerian Luar Negeri dengan Ormas Islam seperti NU, yaitu mendorog masuknya Indonesia dalam transisi kepemimpinan dan perlunya menghidupkan dialog antaragama dengan Taliban, kelompok yang kini menguasai Afghanistan," kata Khairi Makmun dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Depok, Jumat.
Hal ini lanjutnya sebagai upaya membuka dialog teologis dan diskusi internal dengan berbagai pendekatan metodologi wawasan ke-Islaaman. Untuk itu, Indonesia perlu segera masuk ke Afghanistan dan jangan menunggu terlalu lama situasi Afganistan menjadi semakin rumit.
Khariri Makmun mengatakan strategi diplomasi Indonesia harus dilakukan dengan pola pendekatan yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal," ujarnya seusai acara Dipantara Strategic Webinar Series 2 dengan tema "Diplomasi Indonesia Merespon Pemerintahan Baru Afganistan".
Baca juga: Ini dia tokoh kunci Taliban di pemerintah baru Afghanistan
Sementara itu Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemlu RI Jatmiko Heru Prasetyo mengungkapkan Afghanistan memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia.
Ia menyebutkan, Afghanistan salah satu Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dirinya mengatakan hubungan antara Indonesia dan Afganistan sudah terjalin lama.
"Kita masih wait and see dalam kepemimpinan Taliban di Afghanistan ini. Meski begitu, kita tetap konsisten dalam menjalankan soft diplomasi menuju kedamaian, kesejahteraan bagi Afganistan.
Ia mengatakan Menlu Retno juga pernah mengunjungi Afganistan menyampaikan bantuan kemanusiaan. Kita juga selama tiga tahun ke depan akan membantu dengan hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Afghanistan.
Apalagi lanjut dia, kita ketahui bahwa kondisi Afghanistan pendapatan domestik sekitar 40 persen sedangkan bantuan dari Internasional 60 persen. Parahnya, pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang menyebabkan Negara ini defisit anggaran. Krisis pangan, krisis ekonomi, keamanan masih menyebabkan sejumlah pihak belum menjalankan bisnisnya. Meskipun Negara ini dikenal dengan kaya kandungan mineralnya.
Baca juga: PBB cari dana 600 juta dolar cegah krisis kemanusiaan di Afghanistan
Hal senada diungkapkan Pengkaji Geopolitik dan Direktur Global Future Institute Hendrajit. Menurutnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi diplomasi Indonesia dengan Afghanistan.
Pertama, kebijakan saat ini harus berdasarkan pada geopolitik khusus pada lokasi geografis dan lokasi sumber daya alam.
Kedua, Taliban adalah katalisator sebetulnya dari pikiran-pikiran baru ke arah keseimbangan baru di Asia tengah dan Asia Selatan. Untuk itu, lanjutnya, saatnya Indonesia menempatkan posisi di OKI dengan spirit Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan Non Blok di Beograd.
"Sudah saatnya Indonesia harus menjadi bagian dari kekuatan perintis seperti pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan gerakan non-blok 1961. Walaupun dengan tantangan baru dan menjawab tantangan trend global ke depan," katanya
Baca juga: Pakistan mulai resah atas ancaman keamanan dari Afghanistan.
Sementara itu, Wasekjen PBNU 2010-2015 KH Adnan Anwar mengungkapkan bahwa pihak Afghanistan berharap respon Indonesia cepat masuk secara aktif ke dalam masa transisi.
Ia menambahkan, dari tujuh kali petinggi PBNU ke Afghanistan dan bertemu faksi yang bertikai secara langsung mendengar aspirasi.
"Salah satunya, berharap Indonesia menjadi pemimpin mediasi di Afghanistan yang bertikai. Indonesia dinilai sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar tidak memiliki kepentingan lain di Afganistan. Indonesia benar-benar menjalankan UUD 45 dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan," paparnya.
Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah pemimpin Afghanistan mendatangi PBNU, bahkan, saat ini juga telah berdiri NU di Afghanistan salah satu upaya mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam.
Baca juga: Mayoritas warga Afghanistan yang menjadi sekutu AS mungkin tertinggal
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021