Kepala desa diharapkan dapat terus berinovasi membangun daerah lewat pengembangan berbagai layanan pemerintahan, kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Yusharto Huntoyungo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa memerintahkan kepala desa terus mengembangkan layanan, misalnya layanan informasi digital profil desa dan kelurahan (Prodeskel) atau sistem pengelolaan aset desa (Sipades), kata Yusharto saat menjadi pembicara pada sebuah seminar sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Dapat apresiasi Kemendagri, Pemkab Bogor janji tingkatkan inovasi
Dalam seminar itu, yang digelar oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Yusharto menyampaikan saat ini banyak kepala desa yang telah membuat inovasi untuk membangun daerahnya.
Tak sedikit desa yang secara mandiri memiliki inisiatif melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan. Inisiatif itu dilakukan dengan berbagai cara seperti mengembangkan sistem informasi sehingga desanya mampu jadi smart village (desa pintar), kata Dirjen Pemdes Kemendagri.
Ia mengatakan pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, terus memberi perhatian pada inisiatif-inisiatif kepala desa itu.
Baca juga: Kemendagri: Pelayanan adminduk di Bekasi sudah lancar sesuai standar nasional
Ini semua ada dalam pantauan kami dan menjadikan setiap kementerian/lembaga mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tegas dia.
Terkait itu, ia berharap kepala desa juga dapat mengambil langkah aktif membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
Desa saat ini memiliki banyak tugas. Salah satunya, mampu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Lembaga itu misalnya berkaitan dengan membangun desa wisata, industri kreatif, kebudayaan, dan sebagainya, terang dia.
Baca juga: Apeksi usulkan Kemendagri susun buku panduan terkait SIPD
Dalam sesi seminar bertajuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yusharto menyebut Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri telah membangun kerja sama dengan Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk menghimpun data dari satelit.
Data itu nantinya akan mendukung kerja aplikasi Desa Presisi, sebut dia menambahkan.
Ini semua akan menjadi input dan pengembangan data serta informasi pada pemerintahan desa, ujar Yusharto.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa memerintahkan kepala desa terus mengembangkan layanan, misalnya layanan informasi digital profil desa dan kelurahan (Prodeskel) atau sistem pengelolaan aset desa (Sipades), kata Yusharto saat menjadi pembicara pada sebuah seminar sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Dapat apresiasi Kemendagri, Pemkab Bogor janji tingkatkan inovasi
Dalam seminar itu, yang digelar oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Yusharto menyampaikan saat ini banyak kepala desa yang telah membuat inovasi untuk membangun daerahnya.
Tak sedikit desa yang secara mandiri memiliki inisiatif melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan. Inisiatif itu dilakukan dengan berbagai cara seperti mengembangkan sistem informasi sehingga desanya mampu jadi smart village (desa pintar), kata Dirjen Pemdes Kemendagri.
Ia mengatakan pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, terus memberi perhatian pada inisiatif-inisiatif kepala desa itu.
Baca juga: Kemendagri: Pelayanan adminduk di Bekasi sudah lancar sesuai standar nasional
Ini semua ada dalam pantauan kami dan menjadikan setiap kementerian/lembaga mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tegas dia.
Terkait itu, ia berharap kepala desa juga dapat mengambil langkah aktif membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
Desa saat ini memiliki banyak tugas. Salah satunya, mampu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Lembaga itu misalnya berkaitan dengan membangun desa wisata, industri kreatif, kebudayaan, dan sebagainya, terang dia.
Baca juga: Apeksi usulkan Kemendagri susun buku panduan terkait SIPD
Dalam sesi seminar bertajuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yusharto menyebut Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri telah membangun kerja sama dengan Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk menghimpun data dari satelit.
Data itu nantinya akan mendukung kerja aplikasi Desa Presisi, sebut dia menambahkan.
Ini semua akan menjadi input dan pengembangan data serta informasi pada pemerintahan desa, ujar Yusharto.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021