Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu mengatakan APBN adalah instrumen penting untuk mendukung transformasi ekonomi ke arah sistem yang lebih ramah lingkungan serta mendorong aksi mitigasi perubahan iklim.
"Sebagai instrumen untuk mendukung ekonomi hijau dan mendorong aksi mitigasi perubahan iklim, pemerintah menuangkannya dalam tiga kebijakan," kata Febrio Nathan dalam keterangannya, Selasa.
Pertama kata Febrio adalah kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menstimulasi pengembangan energi baru terbarukan serta bidang usaha yang ramah lingkungan.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya andalkan fiskal dan moneter
Kedua, kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendorong belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya tahan iklim.
Ketiga, kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif.
Dalam presentasi yang berjudul “Financing Strategies for Climate Change Infrastructure Development”, Febrio menjelaskan bahwa selama pandemi terjadi penurunan emisi gas rumah kaca baik dalam skala internasional maupun skala domestik.
Baca juga: Perluasan insentif fiskal diharap berdampak positif bagi Parekraf
Lebih lanjut lagi, Febrio menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama dan kolaborasi diantara semua pihak untuk mencapai upaya pencapaian lingkungan yang rendah karbon dan berkelanjutan, seperti kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait.
Penurunan tersebut dikarenakan melambatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas global, namun, perlahan emisi tersebut terus merangkak naik, bahkan dikhawatirkan akan melebihi kondisi awal seiring dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas global yang semakin membaik.
Febrio menjelaskan bahwa perlunya transformasi ekonomi ke arah sistem yang lebih ramah lingkungan serta mendorong aksi mitigasi perubahan iklim.
Baca juga: Sri Mulyani: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia adalah dampak yang dipengaruhi perubahan iklim. Indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim, hal ini terlihat dari tingginya bencana alam di Indonesia termasuk yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, termasuk banjir dan kekeringan yang berujung kepada meningkatnya potensi kebaran hutan, menurunnya kualitas air bersih, rusaknya aset sumber daya alam, dan lainnya.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait APBN sebagai instrumen fiskal sangat diperlukan untuk mendukung komitmen pemerintah terkait perubahan iklim. Terlebih lagi, Komitmen Indonesia mencanangkan menurunkan 29 persen emisi karbon dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Sebagai instrumen untuk mendukung ekonomi hijau dan mendorong aksi mitigasi perubahan iklim, pemerintah menuangkannya dalam tiga kebijakan," kata Febrio Nathan dalam keterangannya, Selasa.
Pertama kata Febrio adalah kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk menstimulasi pengembangan energi baru terbarukan serta bidang usaha yang ramah lingkungan.
Baca juga: Menkeu: Pemulihan ekonomi tidak hanya andalkan fiskal dan moneter
Kedua, kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendorong belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya tahan iklim.
Ketiga, kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif.
Dalam presentasi yang berjudul “Financing Strategies for Climate Change Infrastructure Development”, Febrio menjelaskan bahwa selama pandemi terjadi penurunan emisi gas rumah kaca baik dalam skala internasional maupun skala domestik.
Baca juga: Perluasan insentif fiskal diharap berdampak positif bagi Parekraf
Lebih lanjut lagi, Febrio menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama dan kolaborasi diantara semua pihak untuk mencapai upaya pencapaian lingkungan yang rendah karbon dan berkelanjutan, seperti kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) terkait.
Penurunan tersebut dikarenakan melambatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas global, namun, perlahan emisi tersebut terus merangkak naik, bahkan dikhawatirkan akan melebihi kondisi awal seiring dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas global yang semakin membaik.
Febrio menjelaskan bahwa perlunya transformasi ekonomi ke arah sistem yang lebih ramah lingkungan serta mendorong aksi mitigasi perubahan iklim.
Baca juga: Sri Mulyani: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia adalah dampak yang dipengaruhi perubahan iklim. Indonesia sangat rentan terkena dampak perubahan iklim, hal ini terlihat dari tingginya bencana alam di Indonesia termasuk yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, termasuk banjir dan kekeringan yang berujung kepada meningkatnya potensi kebaran hutan, menurunnya kualitas air bersih, rusaknya aset sumber daya alam, dan lainnya.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan terkait APBN sebagai instrumen fiskal sangat diperlukan untuk mendukung komitmen pemerintah terkait perubahan iklim. Terlebih lagi, Komitmen Indonesia mencanangkan menurunkan 29 persen emisi karbon dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021