Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya alias AW mendorong agar setiap SMK Negeri di wilayahnya berlaih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti di Jawa Timur, agar tak menjadi ajang komersil.
"Saya sangat mengapresiasi SMKN 1 Buduran Sidoarjo ini, kami berkesempatan berkeliling bisa melihat hasil karya siswa disini berupa Cafe, Hotel, Tata Busana serta Tata Boga yang memiliki standarisasi industri, hal ini bisa menjadi role model untuk diterapkan di SMK Negeri di Jawa Barat," ungkap legislator asal Kabupaten Bogor itu usai kunjungan ke Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu menyebutkan bahwa SMKN berstatus BLUD di Jawa Timur sudah ditetapkan sejak 2018 silam melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur.
AW mengatakan, sekolah tersebut bisa menjadi role model yang sempurna untuk diimplementasikan pada SMK Negeri di Jawa Barat.
Menurutnya, SMK berstatus BLUD bisa menjadi solusi bagi para lulusannya untuk bisa bersaing di dunia industri yang memiliki keahlian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
“Kami rasa keberadaan SMK BLUD bisa menjawab tantangan dunia industri bagi para lulusan SMK serta para lulusannya bisa bekerja dan mempunyai wirausaha sendiri,” kata Anggota Komisi V DPRD Jaw Barat itu.
Hanya saja, menurut AW secara paradigmatik pemberian status BLUD kepada SMK atau SMA sekalipun harus ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan basis kompetensi siswa dan memaksimalkan pelayanan sekolah kepada mereka.
"Di saat pengelolaan keuangan dan inovasi diberikan secara mandiri kepada pengurus SMK jangan sampai malah dijadikan sebagai ajang komersialisasi bahkan kapitalisasi sekolah. Hal ini yang harus digarisbawahi oleh pengelola sekolah dengan status BLUD ke depannya," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Saya sangat mengapresiasi SMKN 1 Buduran Sidoarjo ini, kami berkesempatan berkeliling bisa melihat hasil karya siswa disini berupa Cafe, Hotel, Tata Busana serta Tata Boga yang memiliki standarisasi industri, hal ini bisa menjadi role model untuk diterapkan di SMK Negeri di Jawa Barat," ungkap legislator asal Kabupaten Bogor itu usai kunjungan ke Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu menyebutkan bahwa SMKN berstatus BLUD di Jawa Timur sudah ditetapkan sejak 2018 silam melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur.
AW mengatakan, sekolah tersebut bisa menjadi role model yang sempurna untuk diimplementasikan pada SMK Negeri di Jawa Barat.
Menurutnya, SMK berstatus BLUD bisa menjadi solusi bagi para lulusannya untuk bisa bersaing di dunia industri yang memiliki keahlian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
“Kami rasa keberadaan SMK BLUD bisa menjawab tantangan dunia industri bagi para lulusan SMK serta para lulusannya bisa bekerja dan mempunyai wirausaha sendiri,” kata Anggota Komisi V DPRD Jaw Barat itu.
Hanya saja, menurut AW secara paradigmatik pemberian status BLUD kepada SMK atau SMA sekalipun harus ditujukan sepenuhnya untuk meningkatkan basis kompetensi siswa dan memaksimalkan pelayanan sekolah kepada mereka.
"Di saat pengelolaan keuangan dan inovasi diberikan secara mandiri kepada pengurus SMK jangan sampai malah dijadikan sebagai ajang komersialisasi bahkan kapitalisasi sekolah. Hal ini yang harus digarisbawahi oleh pengelola sekolah dengan status BLUD ke depannya," tuturnya.
Editor : M Fikri Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021