Cibinong, Bogor, (Antara Megapolitan) - Angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat masih tinggi, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camalia Wilayat Sumaryana.
"Tahun ini yang terdata sudah mencapai 216 bayi dan 77 jiwa ibu saat proses melahirkan," kata Camalia Wilayat Sumaryana di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin.
Ia menjelaskan, Dinkes sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu melalui program kader ibu dan anak di 417 desa.
Melalui program kader ibu dan bayi desa tersbeut, kata dia, tidak hanya menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Tetapi ada empat pintu cara keluar dari kematian ibu.
Pertama melalui status kesetaran `gender` yang diberikan kepada perempuan.
Kemudian yang kedua melalui keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, ketiga dengan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten di bidangnya.
"Sedangkan pintu strategis ke empat adalah penerapan Pelayanan obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) yang merupakan upaya terakhir untuk mencegah kematian ibu saat melahirkan," katanya.
Camalia Wilayat Sumaryana mengatakan pula bahwa masyarakat akan diajarkan untuk mengetahui perencanaan dalam melahirkan, sehingga bisa menyelamatkan bayi dan ibu saat melahirkan.
Walaupun program kader bayi dan ibu tingkat desa sudah berjalan dengan baik, katanya lagi, namun tetap saja masih ada kejadian kematian bayi dan ibu melahirkan yang belum bisa terdata karena hubungan yang tidak sah.
"Bahkan sampai di proses oleh penegak hukum," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan progaram Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sudah bagus.
Tetapi, kata dia lebih lanjut, personil rumah sakit seperti dokter, bidan, perawat, apoteker, dan lainnya setidaknya harus bekerja sesuai bidangnya untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Bogor.
"Khususnya menyelamatkan bayi dan ibu saat melahirkan," katanya.
Jadi, kata dia, personil rumah sakit tidak boleh bekerja menangani proyek bidang pembangunan fasilitas kesehatan, karena bisa mengurangi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.
"Kalau beban itu diserahkan kepada ahlinya pasti program unggulan Bupati Bogor di bidang kesehatan akan tercapai," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Tahun ini yang terdata sudah mencapai 216 bayi dan 77 jiwa ibu saat proses melahirkan," kata Camalia Wilayat Sumaryana di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin.
Ia menjelaskan, Dinkes sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan itu melalui program kader ibu dan anak di 417 desa.
Melalui program kader ibu dan bayi desa tersbeut, kata dia, tidak hanya menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Tetapi ada empat pintu cara keluar dari kematian ibu.
Pertama melalui status kesetaran `gender` yang diberikan kepada perempuan.
Kemudian yang kedua melalui keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, ketiga dengan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga yang kompeten di bidangnya.
"Sedangkan pintu strategis ke empat adalah penerapan Pelayanan obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) yang merupakan upaya terakhir untuk mencegah kematian ibu saat melahirkan," katanya.
Camalia Wilayat Sumaryana mengatakan pula bahwa masyarakat akan diajarkan untuk mengetahui perencanaan dalam melahirkan, sehingga bisa menyelamatkan bayi dan ibu saat melahirkan.
Walaupun program kader bayi dan ibu tingkat desa sudah berjalan dengan baik, katanya lagi, namun tetap saja masih ada kejadian kematian bayi dan ibu melahirkan yang belum bisa terdata karena hubungan yang tidak sah.
"Bahkan sampai di proses oleh penegak hukum," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan progaram Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sudah bagus.
Tetapi, kata dia lebih lanjut, personil rumah sakit seperti dokter, bidan, perawat, apoteker, dan lainnya setidaknya harus bekerja sesuai bidangnya untuk menyelamatkan masyarakat Kabupaten Bogor.
"Khususnya menyelamatkan bayi dan ibu saat melahirkan," katanya.
Jadi, kata dia, personil rumah sakit tidak boleh bekerja menangani proyek bidang pembangunan fasilitas kesehatan, karena bisa mengurangi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.
"Kalau beban itu diserahkan kepada ahlinya pasti program unggulan Bupati Bogor di bidang kesehatan akan tercapai," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015