Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak agar pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani menjelang musim tanam.
"Selama ini problem pupuk selalu menjadi permasalahan yang tak pernah berakhir bagi petani," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon seluler, Selasa.
Baca juga: Pupuk Kujang siapkan 85.372 ton pupuk subsidi hadapi musim tanam di Jabar
Menurut dia, ada beberapa permasalahan klasik yang terjadi di lapangan. Salah satunya tidak semua petani yang memiliki Kartu Tani melek teknologi. Belum lagi jaringan digital yang belum memadai.
“Masalah lainnya, ada petani yang punya sawah meninggal, anaknya tidak bisa menerima subsidi. Kemudian jenis pupuk yang disediakan tidak sesuai dengan aspek yang menjadi kebutuhan di lapangan," kata dia.
Baca juga: Alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Sukabumi telah disalurkan sesuai data e-RDKK
Ia menyampaikan agar pihak terkait bisa mencari solusi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Salah satu sedang dibahas adalah petani yang bisa mendapat subsidi adalah mereka pemilik lahan di bawah satu hektare.
Di antara pertimbangannya, karena petani pemilik lahan di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Petani pemilik lahan satu hektare di wilayah Jawa masih bisa dibilang mapan, sementara di luar Jawa memiliki dua hektare lahan pertanian belum tentu mapan.
Baca juga: Pendistribusian dan penggunaan pupuk subsidi di Karawang pada 2021 dibatasi
“Arah kita tidak boleh ada lagi keterlambatan pupuk lagi di musim tanam berikutnya. Apapun namanya, apapun jenisnya, yang penting petani menanam pupuk ada,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Dedi Mulyani.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Selama ini problem pupuk selalu menjadi permasalahan yang tak pernah berakhir bagi petani," kata Dedi Mulyadi melalui sambungan telepon seluler, Selasa.
Baca juga: Pupuk Kujang siapkan 85.372 ton pupuk subsidi hadapi musim tanam di Jabar
Menurut dia, ada beberapa permasalahan klasik yang terjadi di lapangan. Salah satunya tidak semua petani yang memiliki Kartu Tani melek teknologi. Belum lagi jaringan digital yang belum memadai.
“Masalah lainnya, ada petani yang punya sawah meninggal, anaknya tidak bisa menerima subsidi. Kemudian jenis pupuk yang disediakan tidak sesuai dengan aspek yang menjadi kebutuhan di lapangan," kata dia.
Baca juga: Alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Sukabumi telah disalurkan sesuai data e-RDKK
Ia menyampaikan agar pihak terkait bisa mencari solusi dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Salah satu sedang dibahas adalah petani yang bisa mendapat subsidi adalah mereka pemilik lahan di bawah satu hektare.
Di antara pertimbangannya, karena petani pemilik lahan di Jawa dan luar Jawa sangat berbeda. Petani pemilik lahan satu hektare di wilayah Jawa masih bisa dibilang mapan, sementara di luar Jawa memiliki dua hektare lahan pertanian belum tentu mapan.
Baca juga: Pendistribusian dan penggunaan pupuk subsidi di Karawang pada 2021 dibatasi
“Arah kita tidak boleh ada lagi keterlambatan pupuk lagi di musim tanam berikutnya. Apapun namanya, apapun jenisnya, yang penting petani menanam pupuk ada,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Dedi Mulyani.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021