Pemerintah Kota Bogor mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk menormalisasi kendaraan bermotor di jalan raya guna mewujudkan program Zero Over Dimension and Overload (ODOL) Nasional tahun 2023 untuk ketertiban kendaraan sekaligus menekan angka kecelakaan.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Kamis mengatakan, kebijakan Zero ODOL yang digagas pemerintah pusat ini sangat baik untuk menjaga ketertiban kendaraan bermotor di jalan raya dari kendaraan yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.
Baca juga: Kelebihan muatan, Kemenhub potong truk "ODOL" di Cikarang
Menurut Dedie A Rachim, adanya kendaraan yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan ini, dampaknya juga dirasakan oleh pemerintah daerah. "Kota Bogor yang merupakan perlintasan antar-daerah, juga merasakan dampaknya," katanya.
Dedie mencontohkan, kendaraan dari Parung Panjang Kabupaten Bogor ke Cianjur, melintasi Kota Bogor. "Kendaraan yang melebihi kapasitas muatan membuat jalan menjadi cepat rusak. Pemkot Bogor juga menanggung biaya pemeliharaan jalannya," katanya.
Baca juga: Tol Japek akan diterapkan ETLE untuk wujudkan 'Zero ODOL 2020'
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi, saat meninjau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (24/3), mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan ODOL (over dimension overload) kendaraan bermotor hingga tahun 2023.
Menurut Budi Setiadi, adanya kendaraan yang over dimension dan overload ini mengakibatkan banyak kerugian negara, di antaranya kerusakan jalan raya. "Adanya kendaraan yang melebihi dimensi juga berdampak merugikan negara," katanya.
Baca juga: Tertibkan angkutan kelebihan muatan, Dishub Bogor gelar Operasi ODOL
Kendaraan yang berubah bentuk menjadi over dimension, kata dia, tidak bisa lolos uji berkala, serta pemerintah daerah dari pajak kendaraan bermotor. "Modifikasi kendaraan besar ini, jelas menyalahi aturan," katanya.
Budi Setiadi menegaskan, pemerintah pusat yakni, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Polri, akan membuat perjanjian kerja sama untuk penguatan peraturan Zero ODOL, guna menormalisasi kendaraan bermotor.
"Setelah ada kerja sama itu, kita harapkan bisa dikenakan sanksi untuk kendaraan truk yang overload maupun over dimension. Kalau bisa ditinggikan sanksi hukumnya, baik denda maupun kurungannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Kamis mengatakan, kebijakan Zero ODOL yang digagas pemerintah pusat ini sangat baik untuk menjaga ketertiban kendaraan bermotor di jalan raya dari kendaraan yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.
Baca juga: Kelebihan muatan, Kemenhub potong truk "ODOL" di Cikarang
Menurut Dedie A Rachim, adanya kendaraan yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan ini, dampaknya juga dirasakan oleh pemerintah daerah. "Kota Bogor yang merupakan perlintasan antar-daerah, juga merasakan dampaknya," katanya.
Dedie mencontohkan, kendaraan dari Parung Panjang Kabupaten Bogor ke Cianjur, melintasi Kota Bogor. "Kendaraan yang melebihi kapasitas muatan membuat jalan menjadi cepat rusak. Pemkot Bogor juga menanggung biaya pemeliharaan jalannya," katanya.
Baca juga: Tol Japek akan diterapkan ETLE untuk wujudkan 'Zero ODOL 2020'
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi, saat meninjau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kemang, Kabupaten Bogor, Rabu (24/3), mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan ODOL (over dimension overload) kendaraan bermotor hingga tahun 2023.
Menurut Budi Setiadi, adanya kendaraan yang over dimension dan overload ini mengakibatkan banyak kerugian negara, di antaranya kerusakan jalan raya. "Adanya kendaraan yang melebihi dimensi juga berdampak merugikan negara," katanya.
Baca juga: Tertibkan angkutan kelebihan muatan, Dishub Bogor gelar Operasi ODOL
Kendaraan yang berubah bentuk menjadi over dimension, kata dia, tidak bisa lolos uji berkala, serta pemerintah daerah dari pajak kendaraan bermotor. "Modifikasi kendaraan besar ini, jelas menyalahi aturan," katanya.
Budi Setiadi menegaskan, pemerintah pusat yakni, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Polri, akan membuat perjanjian kerja sama untuk penguatan peraturan Zero ODOL, guna menormalisasi kendaraan bermotor.
"Setelah ada kerja sama itu, kita harapkan bisa dikenakan sanksi untuk kendaraan truk yang overload maupun over dimension. Kalau bisa ditinggikan sanksi hukumnya, baik denda maupun kurungannya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021