Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa tidak ada lingkungan rukun tetangga (RT) di wilayahnya yang tergolong berada di zona merah berdasarkan parameter yang ditetapkan dalam instruksi menteri dalam negeri.
"Kota Depok juga sudah membentuk Posko Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Minggu.
Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan, satu lingkungan RT dikategorikan berada di zona merah jika dalam tujuh hari terakhir kasus infeksi virus corona ditemukan di sepuluh rumah.
Baca juga: Positif COVID-19 bertambah 10.827, kasus sembuh bertambah 10.806 orang
Baca juga: Akhirnya Kota Depok terbebas dari zona merah COVID-19
Berdasarkan ketentuan itu, satu lingkungan RT dikategorikan berada di zona oranye jika ada enam hingga 10 sepuluh rumah dengan kasus COVID-19 dalam tujuh hari terakhir, dikategorikan berada di zona zona kuning jika ada sampai lima rumah dengan kasus COVID-19 dalam tujuh hari terakhir, dan digolongkan berada di zona hijau bila tanpa kasus COVID-19.
Ketentuan mengenai zonasi RT itu berlaku hingga 22 Februari 2021 sesuai dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Skala Mikro.
Pemerintah Kota Depok dari 1 sampai 14 Februari 2021 memberlakukan peraturan mengenai Zonasi RW PSKS (Rukun Warga dengan Pembatasan Sosial Kampung Siaga) untuk menekan penularan COVID-19.
Baca juga: Pemkot Depok larang ASN berpergian ke luar daerah pada libur Imlek
Wilayah Kota Depok saat ini masih berada di zona oranye, zona risiko sedang dalam peta penularan COVID-19. Penularan virus corona di Kota Depok sebagian berasal dari klaster keluarga dan kota kerja.
Dalam upaya untuk menekan risiko penularan virus corona, Wali Kota Depok mengatakan, pemerintah kota menjalankan kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayah.
"Pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan masing-masing wilayah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Kota Depok juga sudah membentuk Posko Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Minggu.
Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 tingkat desa dan kelurahan, satu lingkungan RT dikategorikan berada di zona merah jika dalam tujuh hari terakhir kasus infeksi virus corona ditemukan di sepuluh rumah.
Baca juga: Positif COVID-19 bertambah 10.827, kasus sembuh bertambah 10.806 orang
Baca juga: Akhirnya Kota Depok terbebas dari zona merah COVID-19
Berdasarkan ketentuan itu, satu lingkungan RT dikategorikan berada di zona oranye jika ada enam hingga 10 sepuluh rumah dengan kasus COVID-19 dalam tujuh hari terakhir, dikategorikan berada di zona zona kuning jika ada sampai lima rumah dengan kasus COVID-19 dalam tujuh hari terakhir, dan digolongkan berada di zona hijau bila tanpa kasus COVID-19.
Ketentuan mengenai zonasi RT itu berlaku hingga 22 Februari 2021 sesuai dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Skala Mikro.
Pemerintah Kota Depok dari 1 sampai 14 Februari 2021 memberlakukan peraturan mengenai Zonasi RW PSKS (Rukun Warga dengan Pembatasan Sosial Kampung Siaga) untuk menekan penularan COVID-19.
Baca juga: Pemkot Depok larang ASN berpergian ke luar daerah pada libur Imlek
Wilayah Kota Depok saat ini masih berada di zona oranye, zona risiko sedang dalam peta penularan COVID-19. Penularan virus corona di Kota Depok sebagian berasal dari klaster keluarga dan kota kerja.
Dalam upaya untuk menekan risiko penularan virus corona, Wali Kota Depok mengatakan, pemerintah kota menjalankan kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayah.
"Pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan masing-masing wilayah," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021