Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) di Puskesmas Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin.
"Lewat Puspa, Pemerintah Provinsi Jabar menempatkan tim kolaborasi interprofesi juga pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan multisektor untuk peningkatan kapasitas 3T (tracing, testing, dan treatment), dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun," kata dia di Cikarang, Senin.
Ia menjelaskan indikator output Puspa, antara lain kepatuhan 3M menjadi 80 persen, target pengujian satu per 1.000 penduduk, 80 persen kasus positif dilacak kontak eratnya dalam 72 jam, 90 persen kontak erat melakukan karantina mandiri, serta 12 kabupaten/kota penerima program memiliki rencana penguatan pelayanan kesehatan primer pada 2022.
Baca juga: Ridwan Kamil minta Pemkab Karawang evaluasi penanganan COVID-19
"Di 2020, petugas yang mengurus COVID-19 tercampur dengan urusan lain di luar COVID-19. Sementara tugas petugas COVID-19 itu intens harus melacak orang. Kalau betul sakit dan tidak lapor, harus datang, tidak bisa di-'handle' (ditangani) oleh SDM 'existing'. Program Puspa ini menambah satu puskesmas dengan lima orang (Tim Puspa) khusus mengurus COVID-19," ucapnya.
"Tim Puspa ini fokus melacak (kontak erat, red.). Karena saat ini rasio satu kasus hanya empat orang yang berhasil dilacak, seharusnya satu kasus 30 kontak erat terlacak. Dengan hadirnya lima orang yang fokus mengurus COVID-19, kami kejar rasio 'tracing' meningkat 1:10 atau 1:15," imbuhnya.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil itu, mengatakan kehadiran Tim Puspa yang terdiri atas tiga orang baru dan dua orang pendamping dari puskesmas diharapkan mampu membuat proses 3T lebih baik sehingga kasus bisa turun dengan cepat.
Baca juga: 4.070 tenaga kesehatan di Jabar sudah divaksin selama tiga hari
Terkait dengan peran strategis puskesmas, Kang Emil menyontohkan Thailand dinilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mampu menangani COVID-19 karena memaksimalkan peran Primary Health Care (PHC) atau puskesmasnya.
"Mari 2021 kita perkuat benteng di puskesmas. Mudah-mudahan program Puspa ini perang melawan COVID-19 bergeser ke puskesmas," katanya.
Puspa menjadi inovasi dan komitmen Pemprov Jabar untuk program penguatan di puskesmas sekaligus melaksanakan arahan Presiden RI terkait dengan aktivasi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat serta simpul penanganan pandemi global COVID-19.
Puspa menjadikan puskesmas sebagai pusat untuk pencarian dan penelusuran kasus COVID-19, pemantauan dan penanganan kasus COVID-19, pusat informasi dan data berkualitas, serta penggerak kolaborasi.
Baca juga: Ridwan Kamil: Kota Bekasi paling disiplin terapkan protokol kesehatan
Dengan keterbatasan anggaran, Puspa baru akan diimplementasikan di 100 puskesmas yang tersebar di 12 daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.
Sebanyak 12 kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain data kasus positif COVID-19 terkonfirmasi, data kasus probable dan kontak erat, hingga data SDM kesehatan.
Kang Emil berharap, program ini mendapat dukungan pemerintah pusat.
"Karena anggaran kami terbatas, Rp80 miliar hanya sanggup untuk 100 puskesmas. Artinya butuh Rp800 miliar untuk seribuan puskesmas se-Jabar. Maka dukungan pusat sangat kami butuhkan. Mari investasi di hulu, jangan hanya di hilir," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Lewat Puspa, Pemerintah Provinsi Jabar menempatkan tim kolaborasi interprofesi juga pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan multisektor untuk peningkatan kapasitas 3T (tracing, testing, dan treatment), dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun," kata dia di Cikarang, Senin.
Ia menjelaskan indikator output Puspa, antara lain kepatuhan 3M menjadi 80 persen, target pengujian satu per 1.000 penduduk, 80 persen kasus positif dilacak kontak eratnya dalam 72 jam, 90 persen kontak erat melakukan karantina mandiri, serta 12 kabupaten/kota penerima program memiliki rencana penguatan pelayanan kesehatan primer pada 2022.
Baca juga: Ridwan Kamil minta Pemkab Karawang evaluasi penanganan COVID-19
"Di 2020, petugas yang mengurus COVID-19 tercampur dengan urusan lain di luar COVID-19. Sementara tugas petugas COVID-19 itu intens harus melacak orang. Kalau betul sakit dan tidak lapor, harus datang, tidak bisa di-'handle' (ditangani) oleh SDM 'existing'. Program Puspa ini menambah satu puskesmas dengan lima orang (Tim Puspa) khusus mengurus COVID-19," ucapnya.
"Tim Puspa ini fokus melacak (kontak erat, red.). Karena saat ini rasio satu kasus hanya empat orang yang berhasil dilacak, seharusnya satu kasus 30 kontak erat terlacak. Dengan hadirnya lima orang yang fokus mengurus COVID-19, kami kejar rasio 'tracing' meningkat 1:10 atau 1:15," imbuhnya.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil itu, mengatakan kehadiran Tim Puspa yang terdiri atas tiga orang baru dan dua orang pendamping dari puskesmas diharapkan mampu membuat proses 3T lebih baik sehingga kasus bisa turun dengan cepat.
Baca juga: 4.070 tenaga kesehatan di Jabar sudah divaksin selama tiga hari
Terkait dengan peran strategis puskesmas, Kang Emil menyontohkan Thailand dinilai Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mampu menangani COVID-19 karena memaksimalkan peran Primary Health Care (PHC) atau puskesmasnya.
"Mari 2021 kita perkuat benteng di puskesmas. Mudah-mudahan program Puspa ini perang melawan COVID-19 bergeser ke puskesmas," katanya.
Puspa menjadi inovasi dan komitmen Pemprov Jabar untuk program penguatan di puskesmas sekaligus melaksanakan arahan Presiden RI terkait dengan aktivasi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat serta simpul penanganan pandemi global COVID-19.
Puspa menjadikan puskesmas sebagai pusat untuk pencarian dan penelusuran kasus COVID-19, pemantauan dan penanganan kasus COVID-19, pusat informasi dan data berkualitas, serta penggerak kolaborasi.
Baca juga: Ridwan Kamil: Kota Bekasi paling disiplin terapkan protokol kesehatan
Dengan keterbatasan anggaran, Puspa baru akan diimplementasikan di 100 puskesmas yang tersebar di 12 daerah, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat.
Sebanyak 12 kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain data kasus positif COVID-19 terkonfirmasi, data kasus probable dan kontak erat, hingga data SDM kesehatan.
Kang Emil berharap, program ini mendapat dukungan pemerintah pusat.
"Karena anggaran kami terbatas, Rp80 miliar hanya sanggup untuk 100 puskesmas. Artinya butuh Rp800 miliar untuk seribuan puskesmas se-Jabar. Maka dukungan pusat sangat kami butuhkan. Mari investasi di hulu, jangan hanya di hilir," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021