Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu (17/1) mengutuk pengumuman otoritas Israel untuk membangun 780 unit permukiman baru di Wilayah Pendudukan Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Dhaifallah Ali Al-Fayez juga mengecam legalisasi dua pos permukiman yang didirikan di tanah Palestina.
Langkah ini merupakan pelanggaran mencolok dan serius terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, katanya.
Baca juga: Agamawan Lebanon meminta presiden dan PM berdamai
Baca juga: Prancis kecam rencana Israel membangun 800 rumah di Tepi Barat
Al-Fayez mengatakan Yordania menolak dan mengutuk kebijakan permukiman ilegal, baik membangun atau memperluas permukiman, merampas tanah dan menggusur warga Palestina.
Dia menekankan bahwa keputusan Israel ini melanggar hukum internasional dan merusak fondasi perdamaian, dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil, serta merusak peluang solusi dua negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional.
Baca juga: Arab Saudi mengutuk pembangunan 800 unit permukiman di Tepi Barat
Al-Fayez meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab dengan menekan Israel untuk menghentikan kebijakan membangun permukiman baru di Palestina.
Sumber : WAFA
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Dhaifallah Ali Al-Fayez juga mengecam legalisasi dua pos permukiman yang didirikan di tanah Palestina.
Langkah ini merupakan pelanggaran mencolok dan serius terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, katanya.
Baca juga: Agamawan Lebanon meminta presiden dan PM berdamai
Baca juga: Prancis kecam rencana Israel membangun 800 rumah di Tepi Barat
Al-Fayez mengatakan Yordania menolak dan mengutuk kebijakan permukiman ilegal, baik membangun atau memperluas permukiman, merampas tanah dan menggusur warga Palestina.
Dia menekankan bahwa keputusan Israel ini melanggar hukum internasional dan merusak fondasi perdamaian, dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil, serta merusak peluang solusi dua negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional.
Baca juga: Arab Saudi mengutuk pembangunan 800 unit permukiman di Tepi Barat
Al-Fayez meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawab dengan menekan Israel untuk menghentikan kebijakan membangun permukiman baru di Palestina.
Sumber : WAFA
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021