Sebanyak 148.484 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Depok, Jawa Barat, menerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan sebanyak empat kali senilai Rp300 ribu mulai Januari hingga April 2021.
"Dinas Sosial (Dinsos) Depok hanya melakukan pengolahan data, monitoring dan evaluasi," kata Kepala Dinsos Kota Depok, Usman Haliyana di Depok, Rabu.
Ia menjelaskan jumlah penerima sebanyak 148.484 KPM ini merupakan hasil verifikasi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Kemensos. Penyaluran bansos tunai saat ini sedang berjalan melalui PT Pos ke KPM.
Baca juga: Bansos membusuk, Wali Kota Depok: Kantor Pos yang bertanggung jawab distribusi
Menurut dia, pihak Dinsos telah mengajukan data sebanyak 199.674 KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan non DTKS. Kemudian, data yang valid berjumlah 173.094 KPM. Lalu, untuk data yang error sebanyak 26.580 KPM.
"Data tidak valid dan error itu sudah kami kembalikan ke kelurahan agar diperbaiki. Jadi penerima bansos tunai DTKS dan Non DTKS sebanyak 148.484 KPM," jelasnya.
Kemudian, sambung Usman, kini sebanyak 24.610 KPM dari data yang tidak valid juga sedang dalam proses pemadanan dengan Disdukcapil Depok.
Baca juga: Ada pemotongan dana bansos COVID-19, Pemkot Depok lakukan investigasi
Bagi data yang tidak valid maupun error biasanya disebabkan oleh kesalahan penulisan dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kendati begitu, sampai besok (13/01), Kemensos masih menerima perbaikan data.
Nantinya perbaikan data itu akan masuk kepada penyaluran bansos tunai kedua di bulan Februari 2021. Perlu diingat bahwa bansos tunai bagi KPM yang diperbaiki datanya akan mendapatkan sesuai dengan gelombangnya. Atau tidak akan mendapatkan bansos tunai susulan di Januari 2021.
Baca juga: Asprindo: Pandemi COVID-19 jadi momentum reorientasi kebijakan ekonomi Indonesia
Dia menambahkan untuk pengambilan bansos tunai nantinya KPM akan dihubungi oleh PT Pos melalui kelurahan maupun RT-RW setempat. Adapun persyaratannya yakni menunjukkan KTP elektronik, mematuhi protokol kesehatan.
Usman mengatakan pengambilan tidak bisa diwakilkan. Semoga bansos tunai dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Saya tegaskan juga KPM harus menjaga protokol kesehatan dalam pengambilan bansos tunai. Mudah-mudahan tepat sasaran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Dinas Sosial (Dinsos) Depok hanya melakukan pengolahan data, monitoring dan evaluasi," kata Kepala Dinsos Kota Depok, Usman Haliyana di Depok, Rabu.
Ia menjelaskan jumlah penerima sebanyak 148.484 KPM ini merupakan hasil verifikasi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Kemensos. Penyaluran bansos tunai saat ini sedang berjalan melalui PT Pos ke KPM.
Baca juga: Bansos membusuk, Wali Kota Depok: Kantor Pos yang bertanggung jawab distribusi
Menurut dia, pihak Dinsos telah mengajukan data sebanyak 199.674 KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan non DTKS. Kemudian, data yang valid berjumlah 173.094 KPM. Lalu, untuk data yang error sebanyak 26.580 KPM.
"Data tidak valid dan error itu sudah kami kembalikan ke kelurahan agar diperbaiki. Jadi penerima bansos tunai DTKS dan Non DTKS sebanyak 148.484 KPM," jelasnya.
Kemudian, sambung Usman, kini sebanyak 24.610 KPM dari data yang tidak valid juga sedang dalam proses pemadanan dengan Disdukcapil Depok.
Baca juga: Ada pemotongan dana bansos COVID-19, Pemkot Depok lakukan investigasi
Bagi data yang tidak valid maupun error biasanya disebabkan oleh kesalahan penulisan dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kendati begitu, sampai besok (13/01), Kemensos masih menerima perbaikan data.
Nantinya perbaikan data itu akan masuk kepada penyaluran bansos tunai kedua di bulan Februari 2021. Perlu diingat bahwa bansos tunai bagi KPM yang diperbaiki datanya akan mendapatkan sesuai dengan gelombangnya. Atau tidak akan mendapatkan bansos tunai susulan di Januari 2021.
Baca juga: Asprindo: Pandemi COVID-19 jadi momentum reorientasi kebijakan ekonomi Indonesia
Dia menambahkan untuk pengambilan bansos tunai nantinya KPM akan dihubungi oleh PT Pos melalui kelurahan maupun RT-RW setempat. Adapun persyaratannya yakni menunjukkan KTP elektronik, mematuhi protokol kesehatan.
Usman mengatakan pengambilan tidak bisa diwakilkan. Semoga bansos tunai dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Saya tegaskan juga KPM harus menjaga protokol kesehatan dalam pengambilan bansos tunai. Mudah-mudahan tepat sasaran," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021