Pemerintah Kota Bogor menyambut baik keputusan pemerintah pusat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) se-Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021.
"Pemerintah Kota Bogor meresponsnya dengan sangat. Harus ada langkah-langkah terkoordinasi secara secara luas guna menekan laju penularan COVID-19," kata Bima Arya di Kota Bogor, Kamis.
Baca juga: Pemkot Bogor kembali perpanjang PSBMK selama dua pekan
Menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor merespons keputudan pemerintah pusat tersebut, yakni menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) yang sudah diterapkan.
"Pada penerapan PSBB Jawa Bali, akan kita evaluasi jam operasional sektor usaha dan kegiatan masyarakat," katanta.
Bima menilai ada beberapa kebijakan baru penerapan penerapan PSBB se-Jawa Bali yakni pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat.
Baca juga: Pemkot Bogor perpanjang penerapan PSBMK hingga 27 Oktober 2020
Pertama, jam operasional mal dan pusat perbelanjaan sampai pukul 19:00 WIB. Kedua, pembatasan kegiatan di rumah makan dan restoran menjadi 25 persen. "Itu artinya kegiatannya lebih sedikit dari sebelumnya yakni 50 persen," ujarnya.
Ketiga, penerapan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor (WFH dan WFO) dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. "Jadi, masyarakat harus selalu waspada, bahkan semakin waspada," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Bogor resmi perpanjang penerapan PSBM mulai Selasa.
Menurut Bima, rencana kebijakan PSBB se-Jawa-Bali yang akan diterapkan pemerintah pusat, pada prinsipnya sejalan dengan kebijakan PSBMK.
"Hanya tiga hal saja yang akan dipedomani lebih lanjut, yakni WFH, jam operasional mal, serta pembatasan kegiatan rumah makan dan restoran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Pemerintah Kota Bogor meresponsnya dengan sangat. Harus ada langkah-langkah terkoordinasi secara secara luas guna menekan laju penularan COVID-19," kata Bima Arya di Kota Bogor, Kamis.
Baca juga: Pemkot Bogor kembali perpanjang PSBMK selama dua pekan
Menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor merespons keputudan pemerintah pusat tersebut, yakni menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) yang sudah diterapkan.
"Pada penerapan PSBB Jawa Bali, akan kita evaluasi jam operasional sektor usaha dan kegiatan masyarakat," katanta.
Bima menilai ada beberapa kebijakan baru penerapan penerapan PSBB se-Jawa Bali yakni pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat.
Baca juga: Pemkot Bogor perpanjang penerapan PSBMK hingga 27 Oktober 2020
Pertama, jam operasional mal dan pusat perbelanjaan sampai pukul 19:00 WIB. Kedua, pembatasan kegiatan di rumah makan dan restoran menjadi 25 persen. "Itu artinya kegiatannya lebih sedikit dari sebelumnya yakni 50 persen," ujarnya.
Ketiga, penerapan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor (WFH dan WFO) dengan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. "Jadi, masyarakat harus selalu waspada, bahkan semakin waspada," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Bogor resmi perpanjang penerapan PSBM mulai Selasa.
Menurut Bima, rencana kebijakan PSBB se-Jawa-Bali yang akan diterapkan pemerintah pusat, pada prinsipnya sejalan dengan kebijakan PSBMK.
"Hanya tiga hal saja yang akan dipedomani lebih lanjut, yakni WFH, jam operasional mal, serta pembatasan kegiatan rumah makan dan restoran," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021