Bogor, (Antara Megapolitan) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise kagum dengan banyaknya keterlibatan perempuan di Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mengharapkan kaum hawa di daerah tersebut dapat menjadi agen penggerak perubahan (agent of change).
"Ini pertama kali saya bertemu Bupati Bogor, serta perempuan-perempuan yang berada di pemerintahan ini menjadi inspirasi, semoga perempuan di Kabupaten Bogor dapat menjadi `agent of change`," kata Menteri saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bogor, Senin.
Menteri melakukan kunjungan untuk melihat proses hukum (rule model) penanganan perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum baik yang menjadi korban ataupun pelaku.
Dalam kunjungan tersebut kedatangan menteri disambut oleh Bupati Bogor Nuharyanti, Wakil Ketua DPRD Ade Munawaroh, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Diah Sulastri Dewi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Marni Emmy Mustafa, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Nuriayanti, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Eko B.R, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Ahmad Faisal Pasaribu.
Menteri mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang bergerak kearah membangkitkan perempuan-perempuan Indonesia menjadi agen dalam pergerakan perubahan.
Ia mengatakan sudah banyak contoh perempuan-perempuan Indonesia bangkit dan berkembang dari sisi positif, tetapi dari sisi negatif juga masih banyak dan hal tersebut harus dirubah.
"Ini karena pengaruhi globalisasi banyak kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan," katanya.
Menurut Yohana, ada tiga provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak sehingga potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga kerap terjadi.
Tiga provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ketiganya menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.
"Yang perlu diperkuat adalah koordinasi mulai dari pusat, daerah hingga pemerintahan tingkat desa," katanya.
Ia mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian koordinatif, dengan dana yang dimiliki sangat kecil saat ini tetap mengupayakan penanganan perempuan dan anak di daerah lewat koordinasi.
Ia berharap dengan dijadikannya Kabupaten Bogor sebagai percontohan sistem peradilan anak seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 di wilayah Jawa Barat, dapat menciptakan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah perempuan dan anak di wilayah tersebut.
Usai melakukan pertemuan di Pendopo Kabupaten Bogor, menteri melakukan peninjauan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk melihat simulasi peradilan anak, selanjutnya menteri bertolak ke Yogyakarta untuk menghadiri peringatan Hari Kartini.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Ini pertama kali saya bertemu Bupati Bogor, serta perempuan-perempuan yang berada di pemerintahan ini menjadi inspirasi, semoga perempuan di Kabupaten Bogor dapat menjadi `agent of change`," kata Menteri saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bogor, Senin.
Menteri melakukan kunjungan untuk melihat proses hukum (rule model) penanganan perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum baik yang menjadi korban ataupun pelaku.
Dalam kunjungan tersebut kedatangan menteri disambut oleh Bupati Bogor Nuharyanti, Wakil Ketua DPRD Ade Munawaroh, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Diah Sulastri Dewi, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Marni Emmy Mustafa, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Nuriayanti, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Eko B.R, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Ahmad Faisal Pasaribu.
Menteri mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang bergerak kearah membangkitkan perempuan-perempuan Indonesia menjadi agen dalam pergerakan perubahan.
Ia mengatakan sudah banyak contoh perempuan-perempuan Indonesia bangkit dan berkembang dari sisi positif, tetapi dari sisi negatif juga masih banyak dan hal tersebut harus dirubah.
"Ini karena pengaruhi globalisasi banyak kekerasan yang terjadi terhadap anak dan perempuan," katanya.
Menurut Yohana, ada tiga provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak sehingga potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak juga kerap terjadi.
Tiga provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ketiganya menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.
"Yang perlu diperkuat adalah koordinasi mulai dari pusat, daerah hingga pemerintahan tingkat desa," katanya.
Ia mengatakan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian koordinatif, dengan dana yang dimiliki sangat kecil saat ini tetap mengupayakan penanganan perempuan dan anak di daerah lewat koordinasi.
Ia berharap dengan dijadikannya Kabupaten Bogor sebagai percontohan sistem peradilan anak seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 di wilayah Jawa Barat, dapat menciptakan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah perempuan dan anak di wilayah tersebut.
Usai melakukan pertemuan di Pendopo Kabupaten Bogor, menteri melakukan peninjauan ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk melihat simulasi peradilan anak, selanjutnya menteri bertolak ke Yogyakarta untuk menghadiri peringatan Hari Kartini.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015