Sebanyak 5.000 personel gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta telah disiapkan untuk mengawal dan mengamankan aksi unjuk rasa 1812 yang digelar di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat.
"Untuk kekuatan ada lima ribu personel kita turunkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Jumat.
Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah menempatkan sebanyak 7.500 personel cadangan juga dari TNI-Polri dan unsur dari pemerintah daerah seperti Satpol PP, Dishub, hingga Damkar.
"Ada 7.500 yang kita siapkan cadangan. Cadanganya di mana? di Monas, di DPR juga di Polda serta di batalion-batalion oleh TNI," tambahnya.
Baca juga: 150 aparat gabungan sekat perbatasan Jakarta antisipasi pergerakan tiga kelompok massa
Baca juga: Polisi sudah identifikasi penggerak pelajar dalam ricuh unjuk rasa
Baca juga: Aksi buruh tolak UU Cipta Kerja, lalu lintas di sekitar Istana Merdeka dialihkan
Sebelumnya, massa dari Front Pembela Islam (FPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (18/12).
Tuntutan mereka berkaitan dengan penahanan pimpinan mereka Habib Rizieq Shihab (HRS) hingga kasus tewasnya enam laskar mereka.
Meski demikian, Polda Metro Jaya dengan tegas mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diperlukan sebagai izin untuk menggelar aksi unjuk rasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Untuk kekuatan ada lima ribu personel kita turunkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Jumat.
Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah menempatkan sebanyak 7.500 personel cadangan juga dari TNI-Polri dan unsur dari pemerintah daerah seperti Satpol PP, Dishub, hingga Damkar.
"Ada 7.500 yang kita siapkan cadangan. Cadanganya di mana? di Monas, di DPR juga di Polda serta di batalion-batalion oleh TNI," tambahnya.
Baca juga: 150 aparat gabungan sekat perbatasan Jakarta antisipasi pergerakan tiga kelompok massa
Baca juga: Polisi sudah identifikasi penggerak pelajar dalam ricuh unjuk rasa
Baca juga: Aksi buruh tolak UU Cipta Kerja, lalu lintas di sekitar Istana Merdeka dialihkan
Sebelumnya, massa dari Front Pembela Islam (FPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (18/12).
Tuntutan mereka berkaitan dengan penahanan pimpinan mereka Habib Rizieq Shihab (HRS) hingga kasus tewasnya enam laskar mereka.
Meski demikian, Polda Metro Jaya dengan tegas mengatakan pihaknya tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diperlukan sebagai izin untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020