Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayahnya membutuhkan anggaran lebih karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19.
"Artinya, ada pembatasan jadi harus ada penambahan TPS (tempat pemilihan suara). Tapi anggaran yang kita siapkan untuk menggelar pilkades seperti tidak ada pandemi," katanya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/12).
Baca juga: Jelang Pilkades Bogor, Bupati minta edukasi masif soal protokol kesehatan
Menurutnya, pada pilkades yang digelar 20 Desember 2020 itu, TPS disebar ke beberapa titik di setiap desa, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang hanya satu TPS setiap desa.
"Untuk menghindari kerumunan. Paling banyak 500 orang per TPS. Jadi harus dibagi ke beberapa titik di setiap desanya. Karena seperti di Desa Bojonggede itu 32.250 orang yang masuk daftar pemilih," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Baca juga: Pilkades serentak tetap digelar di 88 desa di Kabupaten Bogor tahun ini
Kebijakan penerapan protokol kesehatan secara ketat saat pilkades itu dikeluarkan setelah Ade Yasin mengikuti rapat koordinasi dalam persiapan Pilkades Serentak 2020 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Memang pesannya harus ada protokol kesehatan secara ketat selama pelaksanaan pilkades," kata Ade Yasin.
Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkades Serentak 2020 sebesar Rp20 miliar dalam APBD Perubahan 2020.
Baca juga: Pemkab Bogor pastikan tetap gelar Pilkades serentak Desember 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldy Yushab Fiansyah mengatakan demi mengurangi kerumunan saat pemilihan, panitia pilkades juga bakal menerapkan sistem shifting.
"Misal, yang semula satu TPS 500 untuk kita kurangi jadi 250. Jadi sebagian pagi sisanya siang," tuturnya.
Pilkades Serentak 2020 di Bogor diikuti 88 desa yang tersebar di 34 kecamatan. Sejauh ini, DPMD telah menyiapkan 667 TPS dengan jumlah pemilih sekitar 737 ribu orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Artinya, ada pembatasan jadi harus ada penambahan TPS (tempat pemilihan suara). Tapi anggaran yang kita siapkan untuk menggelar pilkades seperti tidak ada pandemi," katanya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/12).
Baca juga: Jelang Pilkades Bogor, Bupati minta edukasi masif soal protokol kesehatan
Menurutnya, pada pilkades yang digelar 20 Desember 2020 itu, TPS disebar ke beberapa titik di setiap desa, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang hanya satu TPS setiap desa.
"Untuk menghindari kerumunan. Paling banyak 500 orang per TPS. Jadi harus dibagi ke beberapa titik di setiap desanya. Karena seperti di Desa Bojonggede itu 32.250 orang yang masuk daftar pemilih," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Baca juga: Pilkades serentak tetap digelar di 88 desa di Kabupaten Bogor tahun ini
Kebijakan penerapan protokol kesehatan secara ketat saat pilkades itu dikeluarkan setelah Ade Yasin mengikuti rapat koordinasi dalam persiapan Pilkades Serentak 2020 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Memang pesannya harus ada protokol kesehatan secara ketat selama pelaksanaan pilkades," kata Ade Yasin.
Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkades Serentak 2020 sebesar Rp20 miliar dalam APBD Perubahan 2020.
Baca juga: Pemkab Bogor pastikan tetap gelar Pilkades serentak Desember 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldy Yushab Fiansyah mengatakan demi mengurangi kerumunan saat pemilihan, panitia pilkades juga bakal menerapkan sistem shifting.
"Misal, yang semula satu TPS 500 untuk kita kurangi jadi 250. Jadi sebagian pagi sisanya siang," tuturnya.
Pilkades Serentak 2020 di Bogor diikuti 88 desa yang tersebar di 34 kecamatan. Sejauh ini, DPMD telah menyiapkan 667 TPS dengan jumlah pemilih sekitar 737 ribu orang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020