Sukabumi, (Antaranews Bogor) - Wakil Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan pada masa reses ini, lebih memilih menggelar rapat dengar pendapat dengan Direksi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Rumah Aspirasi Inspirasi di Kota Sukabumi.
"RDP ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pihak BUMN dalam bersinergi dengan pihak pemerintah daerah, baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi," katanya di Sukabumi, Sabtu.
Menurut dia, ada beberapa isu strategis yang terungkap pada RDP antara direksi dari BUMN dan Pemda Sukabumi seperti masalah ketahanan pangan, insfrastruktur, fasilitas, transportasi dan lain-lain. Namun, yang paling menonjol adalah masalah pangan, seperti terungkap masalah yang dihadapi Badan Urusan Logistik (Bulog).
Seperti mahalnya harga beras di Sukabumi yang menjadi sesuatu hal yang aneh karena Bulog daerah distribusi Sukabumi-Cianjur mempunyai gudang di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi sehingga ongkos distribusi beras dari daerah selatan atau Pakidulan menjadi naik karena harus didatangkan ke gudang di Sukaraja untuk disimpan dan kembali lagi ke daerah Pakidulan didistribusikan.
Seharusnya, ada gudang di daerah Pakidulan Sukabumi untuk menopang distribusi besar lokal yang diserap Bulog sehingga biayanya lebih efisien. Apalagi, saat ini banyak laporan yang masuk bahwa beras dari Bulog kualitasnya buruk seperti berkutu, bau dan berwarna kuning atau kurang layak konsumsi.
"Ini yang menjadi perhatian kami dan akan dibawa ke sidang DPR nanti, agar masalah ini bisa segera diselesaikan yang tujuan akhirnya untuk ketahanan pangan," tambahnya.
Selain masalah ketahanan pangan, isu lainnya yang menjadi masalah utama adalah insfrastruktur jalan. Bagaimana pun jalan merupakan hal yang utama dalam mendongkrak ekonomi suatu daerah. Sehingga dengan adanya masukan baik dari BUMN maupun pemda setempat diharapkan bisa menjadi solusi untuk kemajuan Sukabumi.
"Kami akan berupaya di DPR khususnya di Komisi VI agar progam-progam untuk peningkatan kesejahteraan bisa dengan mudah masuk ke Sukabumi, karena daerah ini merupakan salah satu daerah penopang Ibu Kota Jakarta, katanya.
Sementara, Direktur Utama PTPN VIII Jabar, Dadi Sunardi mengatakan, pihaknya akan siap membantu seperti pemberian bantuan dan penyediaan lahan yang salah satunya untuk mendongkrak progam kedaulatan pangan. Untuk sementara ini, lahan yang tidak digunakan dipakai untuk menanam buah-buahan yang hasilnya sudah ekspor dan diharapkan melalui progam ini bisa membantu progam pemerintah dalam swasembada pangan dari sisi buah-buahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"RDP ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan pihak BUMN dalam bersinergi dengan pihak pemerintah daerah, baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi," katanya di Sukabumi, Sabtu.
Menurut dia, ada beberapa isu strategis yang terungkap pada RDP antara direksi dari BUMN dan Pemda Sukabumi seperti masalah ketahanan pangan, insfrastruktur, fasilitas, transportasi dan lain-lain. Namun, yang paling menonjol adalah masalah pangan, seperti terungkap masalah yang dihadapi Badan Urusan Logistik (Bulog).
Seperti mahalnya harga beras di Sukabumi yang menjadi sesuatu hal yang aneh karena Bulog daerah distribusi Sukabumi-Cianjur mempunyai gudang di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi sehingga ongkos distribusi beras dari daerah selatan atau Pakidulan menjadi naik karena harus didatangkan ke gudang di Sukaraja untuk disimpan dan kembali lagi ke daerah Pakidulan didistribusikan.
Seharusnya, ada gudang di daerah Pakidulan Sukabumi untuk menopang distribusi besar lokal yang diserap Bulog sehingga biayanya lebih efisien. Apalagi, saat ini banyak laporan yang masuk bahwa beras dari Bulog kualitasnya buruk seperti berkutu, bau dan berwarna kuning atau kurang layak konsumsi.
"Ini yang menjadi perhatian kami dan akan dibawa ke sidang DPR nanti, agar masalah ini bisa segera diselesaikan yang tujuan akhirnya untuk ketahanan pangan," tambahnya.
Selain masalah ketahanan pangan, isu lainnya yang menjadi masalah utama adalah insfrastruktur jalan. Bagaimana pun jalan merupakan hal yang utama dalam mendongkrak ekonomi suatu daerah. Sehingga dengan adanya masukan baik dari BUMN maupun pemda setempat diharapkan bisa menjadi solusi untuk kemajuan Sukabumi.
"Kami akan berupaya di DPR khususnya di Komisi VI agar progam-progam untuk peningkatan kesejahteraan bisa dengan mudah masuk ke Sukabumi, karena daerah ini merupakan salah satu daerah penopang Ibu Kota Jakarta, katanya.
Sementara, Direktur Utama PTPN VIII Jabar, Dadi Sunardi mengatakan, pihaknya akan siap membantu seperti pemberian bantuan dan penyediaan lahan yang salah satunya untuk mendongkrak progam kedaulatan pangan. Untuk sementara ini, lahan yang tidak digunakan dipakai untuk menanam buah-buahan yang hasilnya sudah ekspor dan diharapkan melalui progam ini bisa membantu progam pemerintah dalam swasembada pangan dari sisi buah-buahan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015