PT Pupuk Kujang meminta seluruh distributor pupuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan alokasi tambahan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kami menyampaikan agar distributor pupuk segera menyalurkan realokasi pupuk subsidi kepada petani dengan sebaik-baiknya," kata Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi, dalam siaran pers yang diterima di Karawang, Jumat.

Ia menyampaikan hal itu setelah pemerintah memberikan tambahan alokasi pupuk subsidi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020.

Baca juga: Bantuan ratusan botol pupuk cair disalurkan untuk petani Karawang
Baca juga: Kelangkaan pupuk bersubsidi di Karawang sudah teratasi

Sebelumnya pemerintah telah menambah alokasi subsidi pupuk sekitar Rp3,1 triliun yang setara lebih dari 1 juta ton kepada PT Pupuk Indonesia (Persero). Itu berkaitan dengan penambahan kuota pupuk yang sudah habis sejak awal Agustus 2020.

Tambahan alokasi itu menambah stok pupuk subsidi menjadi 8,9 juta ton, dari yang sebelumnya hanya 7,9 juta ton.

Adapun, penambahan alokasi pupuk urea subsidi untuk wilayah Jawa Barat sebesar 556.197 ton, itu artinya mendapat tambahan alokasi sebanyak 167.797 ton.

"Dengan tambahan alokasi pupuk ini, kita harapkan tidak ada lagi masalah kelangkaan pupuk subsidi. Sekarang, petani bisa memperoleh pupuk subsidi di kios- kios dan kebutuhan pupuk untuk musim tanam II bisa terpenuhi," katanya.

Baca juga: Pupuk bersubsidi langka, Dinas Pertanian Karawang menunggu tambahan kuota

Menurut dia, PT Pupuk Kujang akan selalu memastikan stok pupuk bersubsidi tersedia. Saat ini, ketersediaan stok pupuk subsidi per 21 Oktober 2020 untuk wilayah Jabar sebanyak 132.456 ton atau 633 persen dari ketentuan minimum pemerintah.

Rincian stok tersebut, pupuk urea sebanyak 112.372 ton, pupuk NPK 20.791 ton dan Petroganik 9.467 ton.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan sebelumnya pihaknya banyak menerima keluhan dari para petani terkait dengan kelangkaan pupuk subsibdi di wilayah Jawa Barat.

"Kurangnya alokasi pupuk subsidi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena pangan adalah kebutuhan hajat banyak orang. Selain itu bagi petani yang ingin menebus langsung pupuk subsidi dengan kartu tani, maka perlu dipastikan tervalidasi data sesuai e-RDKK," kata dia.

Pewarta: M.Ali Khumaini

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020