Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Jawa Barat tercatat baru melakukan Polymerase Chain Reaction (PCR) terhadap 14.841 spesimen selama pandemi COVID-19, jauh dari yang ditargetkan oleh Pemprov Jawa Barat, yakni 60 ribu spesimen atau 1 persen dari jumlah penduduk.
"Intensitas pengambilannya (spesimen) tinggi, tapi terkendala beberapa alat PCR yang belum aktif," ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif saat dihubungi, Kamis (1/10).
Baca juga: Kabupaten Bogor optimistis penuhi target tes usap yang ditetapkan WHO
Menurutnya, Dinkes Kabupaten Bogor baru mampu melakukan tes PCR terhadap sekitar 800 spesimen setiap pekannya, tertinggal jauh dari yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO), yaitu 1 persen dari jumlah penduduk atau 60 ribu setiap pekan.
Dedi mengaku kewalahan banyaknya spesimen hasil tes usap yang masuk lantaran kurva jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 perharinya meningkat tajam sejak bulan September 2020.
"Bulan September itu (tes PCR) overload di rumah sakit, terutama di RSUD dan lab IPB (Institut Pertanian Bogor), akhirnya samplenya banyak yang delay (tertunda)," beber Dedi.
Baca juga: DPRD Kota Bogor lakukan tes usap setelah seorang anggota positif COVID-19
Pasalnya, data harian orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bogor mencapai rekor tertinggi pada Minggu, 27 September 2020, yakni 60 kasus baru. Rekor tertinggi sebelimnya terjadi dua hari berturut-turut pada tanggal 25 dan 26 September yaitu 56 kasus dan 57 kasus.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor mencatat, hingga Kamis (1/10) malam ada sebanyak 1.880 kasus COVID-19 di wilayahnya, dengan rincian 54 kasus meninggal dunia, dan 1.200 pasien yang berhasil sembuh.
Sementara itu, DPRD menyayangkan atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang terkesan lamban. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana mengaku akan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Baca juga: 24 wartawan sempat kontak erat dengan Ketua DPRD Bogor jalani tes usap
"Kami sangat menyayangkan dengan situasi kasus COVID-19 yang sedang meningkat. Di sisi lain juga serapan anggaranya rendah. Ini tentu akan menjadi catatan bagi kami dan akan menjadi evaluasi tentunya," kata Ruhiyat saat dihubungi.
Pasalnya,dari Rp1,688 triliun anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor, Dinkes hanya mampu menyerap Rp296,3 miliar, atau 17,55 persen dari anggaran yang tersedia. Padahal, Dinkes bisa melakukan belanja khusus untuk penanganan COVID-19, sehingga tidak harus menunggu anggaran terserap di akhir tahun.(KR-MFS).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Intensitas pengambilannya (spesimen) tinggi, tapi terkendala beberapa alat PCR yang belum aktif," ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor, Dedi Syarif saat dihubungi, Kamis (1/10).
Baca juga: Kabupaten Bogor optimistis penuhi target tes usap yang ditetapkan WHO
Menurutnya, Dinkes Kabupaten Bogor baru mampu melakukan tes PCR terhadap sekitar 800 spesimen setiap pekannya, tertinggal jauh dari yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO), yaitu 1 persen dari jumlah penduduk atau 60 ribu setiap pekan.
Dedi mengaku kewalahan banyaknya spesimen hasil tes usap yang masuk lantaran kurva jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 perharinya meningkat tajam sejak bulan September 2020.
"Bulan September itu (tes PCR) overload di rumah sakit, terutama di RSUD dan lab IPB (Institut Pertanian Bogor), akhirnya samplenya banyak yang delay (tertunda)," beber Dedi.
Baca juga: DPRD Kota Bogor lakukan tes usap setelah seorang anggota positif COVID-19
Pasalnya, data harian orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bogor mencapai rekor tertinggi pada Minggu, 27 September 2020, yakni 60 kasus baru. Rekor tertinggi sebelimnya terjadi dua hari berturut-turut pada tanggal 25 dan 26 September yaitu 56 kasus dan 57 kasus.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor mencatat, hingga Kamis (1/10) malam ada sebanyak 1.880 kasus COVID-19 di wilayahnya, dengan rincian 54 kasus meninggal dunia, dan 1.200 pasien yang berhasil sembuh.
Sementara itu, DPRD menyayangkan atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang terkesan lamban. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana mengaku akan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Baca juga: 24 wartawan sempat kontak erat dengan Ketua DPRD Bogor jalani tes usap
"Kami sangat menyayangkan dengan situasi kasus COVID-19 yang sedang meningkat. Di sisi lain juga serapan anggaranya rendah. Ini tentu akan menjadi catatan bagi kami dan akan menjadi evaluasi tentunya," kata Ruhiyat saat dihubungi.
Pasalnya,dari Rp1,688 triliun anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor, Dinkes hanya mampu menyerap Rp296,3 miliar, atau 17,55 persen dari anggaran yang tersedia. Padahal, Dinkes bisa melakukan belanja khusus untuk penanganan COVID-19, sehingga tidak harus menunggu anggaran terserap di akhir tahun.(KR-MFS).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020