Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor baru menyerap sekitar 50 persen anggaran penanganan pandemi COVID-19 dari anggaran belanja daerah yang nilainya Rp384 miliar.
"Evaluasi serapan anggaran COVID sudah hampir 50 persen, karena ada yang dibayar bansos (bantuan sosial) tahap dua tinggal pencairan, dan bansos tahap tiga dengan jumlah yang sama," ujarnya usai rapat koordinasi daya serap anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8).
Baca juga: Bupati Bogor copot Kepala Dinsos terkait masalah sosial di tengah pandemi
Pasalnya, biaya tak terduga (BTT) dalam APBD tahun 2020 Kabupaten Bogor yang senilai Rp477 miliar dibagi menjadi dua peruntukkan, yakni Rp384 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19, dan sisanya, Rp93 miliar untuk penanganan pascabencana di beberapa kecamatan wilayah barat Kabupaten Bogor.
Sedangkan anggaran penanganan COVID-19 dibagi menjadi tiga komponen prioritas, untuk penanganan kesehatan senilai Rp191 miliar, penanganan dampak ekonomi senilai Rp4 miliar, dan anggaran penyediaan bansos senilai Rp188 miliar.
Baca juga: Dalam sepekan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bogor bertambah 89
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin di tempat yang sama menyebutkan bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi kini menjadi fokus Pemkab Bogor ke depan. Menurutnya, agar lebih terarah maka waktu dekat akan dibentuk dua tim melalui surat keputusan (SK) Bupati Bogor.
"Segera dibuat SK bupati kaitan tim pemulihan ekonomi dan tim kesehatan. Tim pemulihan ekonomi dipimpin Wabup, dan tim penanganan kesehatan dipimpin oleh ibu (bupati)," kata Burhan.
Baca juga: Berikut enam kebijakan Bupati Bogor pulihkan sektor ekonomi
Ia mengatakan, selain membedah dua bahasan pokok, pada rapat tersebut juga membahas antisipasi dampak bencana kekeringan yang mengancam Kabupaten Bogor, terutama di wilayah sebelah timur.
"Materi antisipasi musim bencana alam kekeringan harus dipersiapkan dan ibu (bupati) minta Bappedalitbang agar menyusun masalah kondisi peta kemiskinan karena kemungkinan meningkat," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Evaluasi serapan anggaran COVID sudah hampir 50 persen, karena ada yang dibayar bansos (bantuan sosial) tahap dua tinggal pencairan, dan bansos tahap tiga dengan jumlah yang sama," ujarnya usai rapat koordinasi daya serap anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8).
Baca juga: Bupati Bogor copot Kepala Dinsos terkait masalah sosial di tengah pandemi
Pasalnya, biaya tak terduga (BTT) dalam APBD tahun 2020 Kabupaten Bogor yang senilai Rp477 miliar dibagi menjadi dua peruntukkan, yakni Rp384 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19, dan sisanya, Rp93 miliar untuk penanganan pascabencana di beberapa kecamatan wilayah barat Kabupaten Bogor.
Sedangkan anggaran penanganan COVID-19 dibagi menjadi tiga komponen prioritas, untuk penanganan kesehatan senilai Rp191 miliar, penanganan dampak ekonomi senilai Rp4 miliar, dan anggaran penyediaan bansos senilai Rp188 miliar.
Baca juga: Dalam sepekan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bogor bertambah 89
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin di tempat yang sama menyebutkan bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi kini menjadi fokus Pemkab Bogor ke depan. Menurutnya, agar lebih terarah maka waktu dekat akan dibentuk dua tim melalui surat keputusan (SK) Bupati Bogor.
"Segera dibuat SK bupati kaitan tim pemulihan ekonomi dan tim kesehatan. Tim pemulihan ekonomi dipimpin Wabup, dan tim penanganan kesehatan dipimpin oleh ibu (bupati)," kata Burhan.
Baca juga: Berikut enam kebijakan Bupati Bogor pulihkan sektor ekonomi
Ia mengatakan, selain membedah dua bahasan pokok, pada rapat tersebut juga membahas antisipasi dampak bencana kekeringan yang mengancam Kabupaten Bogor, terutama di wilayah sebelah timur.
"Materi antisipasi musim bencana alam kekeringan harus dipersiapkan dan ibu (bupati) minta Bappedalitbang agar menyusun masalah kondisi peta kemiskinan karena kemungkinan meningkat," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020