Bogor, (Antaranews Bogor) - Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama untuk menggabungkan trayek bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta dengan bus Transjakarta.
"Saya setuju Gubernur DKI Jakarta menata ulang APTB karena memang dari awal kami (Pemkot Bogor-red) tidak dilibatkan di dalamnya. APTB harus dikaji ulang, tetapi jangan sampai menimbulkan persoalan lain," kata Bima saat ditemui di Balai Kota, Jumat.
Bima mengatakan sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus bus APTB, Pemerintah Kota Bogor juga sedang melakukan pematangan tentang konsep transportasi kedepan yang akan terintegrasi dengan daerah perbatasan seperti Jakarta dan Kabupaten Bogor.
Ia mengatakan, angkutan umum masal yang disiapkan ada yang terintegrasi antara Kota Bogor dan Jakarta, dan juga dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pembicaran ini akan dibahas secara lebih lanjut dalam pertemuan Februari melalui kegiatan Transportasi Summit.
"Kami akan bicarakan ini antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta," katanya.
Menurut Bima, ada beberapa opsi saranan transportasi terintegrasi yang dapat diterapkan dengan penghapusan bus APTB tersebut, yakni bisa jadi bus Transpakuan disambung dengan bus Transjakarta. Atau, bus Transpakuan memakai koridor Transjakarta.
Untuk menunjang opsi tersebut, Pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan perangkat dengan merevitalisasi tiga koridor utama bus Transpakuan. Selain itu juga, Pemerintah Kota Bogor juga akan bekerja sama dengan DKI Jakarta untuk membangun "park and ride" serta "park city ride".
"Di sana akan terintegrasi angkutan dari Bogor ke Jakarta," katanya.
Menurut Bima dengan penghapusan bus APTB tidak akan membawa pengaruh karena pengoperasiannya bukan di koridor khusus demikian pula dengan Transpakuan. Tetapi untuk menjawab kebutuhan warga akan transportasi terintegrasi dengan Jakarta, Pemerintah Kota Bogor akan menata ulang bus Transpakuan.
Bima mengatakan, akan ada penambahan jumlah armada bus Transpakuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masal di Kota Bogor.
"Ini sedang kami perjuangkan untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, seperti Provinsi Jawa Barat, Jakarta. Minimal kami butuh 200 bus trasnpakuan di tiga koridor utama," ujar Bima.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama berecana menggabungkan trayek bus APTB dengan bus Transjakarta.
"Karena sebetulnya kebijakan untuk pengoperasian APTB ini salah, jadi saya ingin menggabungkannya dengan bus Transjakarta," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).
Menurut dia, keberadaan APTB pun saat ini sudah tidak diperlukan lagi karena pihaknya dapat memperpanjang koridor-koridor Transjakarta hingga ke wilayah perbatasan Jakarta.
"Tidak perlu membuat trayek baru lagi. Koridor-koridor dan jalur bus Transjakarta yang sudah ada saat ini cukup diperpanjang saja, sehingga tarifnya bisa lebih murah," ujar Basuki.
Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku telah memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit untuk menghapus operasional bus APTB.
"Saya sudah minta Dinas Perhubungan untuk menghapus APTB, kemudian menggabungkan dengan bus Transjakarta. Lalu, nanti kita pakai sistem tarif rupiah per kilometer," kata Basuki.
Selain Dinas Perhubungan DKI, dia juga mengaku selanjutnya akan meminta PT Trasnportasi Jakarta (Transjakarta) untuk kemudia melakukan pengelolaan tersebut.
"Setelah penggabungan APTB dengan bus Trasnjakarta rampung dilakukan, kita akan minta PT Trasnjakarta untuk mengurus pengelolaannya," kata Basuki.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Saya setuju Gubernur DKI Jakarta menata ulang APTB karena memang dari awal kami (Pemkot Bogor-red) tidak dilibatkan di dalamnya. APTB harus dikaji ulang, tetapi jangan sampai menimbulkan persoalan lain," kata Bima saat ditemui di Balai Kota, Jumat.
Bima mengatakan sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus bus APTB, Pemerintah Kota Bogor juga sedang melakukan pematangan tentang konsep transportasi kedepan yang akan terintegrasi dengan daerah perbatasan seperti Jakarta dan Kabupaten Bogor.
Ia mengatakan, angkutan umum masal yang disiapkan ada yang terintegrasi antara Kota Bogor dan Jakarta, dan juga dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pembicaran ini akan dibahas secara lebih lanjut dalam pertemuan Februari melalui kegiatan Transportasi Summit.
"Kami akan bicarakan ini antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga DKI Jakarta," katanya.
Menurut Bima, ada beberapa opsi saranan transportasi terintegrasi yang dapat diterapkan dengan penghapusan bus APTB tersebut, yakni bisa jadi bus Transpakuan disambung dengan bus Transjakarta. Atau, bus Transpakuan memakai koridor Transjakarta.
Untuk menunjang opsi tersebut, Pemerintah Kota Bogor tengah menyiapkan perangkat dengan merevitalisasi tiga koridor utama bus Transpakuan. Selain itu juga, Pemerintah Kota Bogor juga akan bekerja sama dengan DKI Jakarta untuk membangun "park and ride" serta "park city ride".
"Di sana akan terintegrasi angkutan dari Bogor ke Jakarta," katanya.
Menurut Bima dengan penghapusan bus APTB tidak akan membawa pengaruh karena pengoperasiannya bukan di koridor khusus demikian pula dengan Transpakuan. Tetapi untuk menjawab kebutuhan warga akan transportasi terintegrasi dengan Jakarta, Pemerintah Kota Bogor akan menata ulang bus Transpakuan.
Bima mengatakan, akan ada penambahan jumlah armada bus Transpakuan untuk memenuhi kebutuhan transportasi masal di Kota Bogor.
"Ini sedang kami perjuangkan untuk mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, seperti Provinsi Jawa Barat, Jakarta. Minimal kami butuh 200 bus trasnpakuan di tiga koridor utama," ujar Bima.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama berecana menggabungkan trayek bus APTB dengan bus Transjakarta.
"Karena sebetulnya kebijakan untuk pengoperasian APTB ini salah, jadi saya ingin menggabungkannya dengan bus Transjakarta," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).
Menurut dia, keberadaan APTB pun saat ini sudah tidak diperlukan lagi karena pihaknya dapat memperpanjang koridor-koridor Transjakarta hingga ke wilayah perbatasan Jakarta.
"Tidak perlu membuat trayek baru lagi. Koridor-koridor dan jalur bus Transjakarta yang sudah ada saat ini cukup diperpanjang saja, sehingga tarifnya bisa lebih murah," ujar Basuki.
Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku telah memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit untuk menghapus operasional bus APTB.
"Saya sudah minta Dinas Perhubungan untuk menghapus APTB, kemudian menggabungkan dengan bus Transjakarta. Lalu, nanti kita pakai sistem tarif rupiah per kilometer," kata Basuki.
Selain Dinas Perhubungan DKI, dia juga mengaku selanjutnya akan meminta PT Trasnportasi Jakarta (Transjakarta) untuk kemudia melakukan pengelolaan tersebut.
"Setelah penggabungan APTB dengan bus Trasnjakarta rampung dilakukan, kita akan minta PT Trasnjakarta untuk mengurus pengelolaannya," kata Basuki.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015