Bekasi, (Antaranews Bogor) - Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji mengatakan minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2014 di wilayah setempat turut disebabkan padatnya agenda politik pada saat itu.
"Agenda politik sangat padat, mulai dari pemilihan umum legislatif, juga pemilihan presiden. Apalagi agenda-agenda tersebut digelar di masa-masa penyerapan anggaran," katanya di Bekasi, Selasa.
Gagal terealisasinya sejumlah kegiatan tersebut mengakibatkan APBD Kota Bekasi tahun 2014 menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp714 miliar.
Dia juga mengkritisi kinerja DPRD setempat yang terkesan lambat dalam merespon setiap kegiatan pemerintah pada saat itu.
"Setelah anggota legislatif terpilih dan dilantik, Alat Kelengkapan Dewan tidak serta-merta terbentuk. Saat sudah lengkap pun, anggota baru legislatif butuh masa penyesuaian sebelum mulai bekerja," katanya.
Akibatnya, kata dia, APBD Perubahan 2014 terlambat disahkan sehingga waktu realisasi kegiatan berjalan sangat sempit.
"Banyak kegiatan yang tidak muncul di APBD murni dan baru ada di APBD perubahan, sehingga tidak sempat diserap," katanya.
Rayendra mengusulkan agar penyelenggaraan agenda politik ke depannya bisa digelar di awal tahun agar fokus birokrasi tidak terbagi.
"Kalau di awal tahun, pekerjaan masih relatif santai karena berbagai kegiatan baru sampai tahapan persiapan, belum realisasi," katanya.
Selain itu, diperlukan juga komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan kegiatan penyusunan anggaran tepat waktu, sehingga realisasinya juga tepat waktu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Agenda politik sangat padat, mulai dari pemilihan umum legislatif, juga pemilihan presiden. Apalagi agenda-agenda tersebut digelar di masa-masa penyerapan anggaran," katanya di Bekasi, Selasa.
Gagal terealisasinya sejumlah kegiatan tersebut mengakibatkan APBD Kota Bekasi tahun 2014 menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp714 miliar.
Dia juga mengkritisi kinerja DPRD setempat yang terkesan lambat dalam merespon setiap kegiatan pemerintah pada saat itu.
"Setelah anggota legislatif terpilih dan dilantik, Alat Kelengkapan Dewan tidak serta-merta terbentuk. Saat sudah lengkap pun, anggota baru legislatif butuh masa penyesuaian sebelum mulai bekerja," katanya.
Akibatnya, kata dia, APBD Perubahan 2014 terlambat disahkan sehingga waktu realisasi kegiatan berjalan sangat sempit.
"Banyak kegiatan yang tidak muncul di APBD murni dan baru ada di APBD perubahan, sehingga tidak sempat diserap," katanya.
Rayendra mengusulkan agar penyelenggaraan agenda politik ke depannya bisa digelar di awal tahun agar fokus birokrasi tidak terbagi.
"Kalau di awal tahun, pekerjaan masih relatif santai karena berbagai kegiatan baru sampai tahapan persiapan, belum realisasi," katanya.
Selain itu, diperlukan juga komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan kegiatan penyusunan anggaran tepat waktu, sehingga realisasinya juga tepat waktu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015