Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan model bisnis yang dijalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus berubah dengan memperhatikan situasi perekonomian nasional.
"Situasi di tingkat nasional sendiri saya lihat UMKM kita agak terjepit karena sekitar 60 persen ada di perdagangan," kata Aviliani dalam keterangannya, Rabu.
Ia mengatakan memasuki era digital ternyata harga-harga bisa dideteksi dari digital sehingga margin dari UMKM makin kecil, makanya UMKM harus dibuatkan model bisnis model yang berubah, yaitu mungkin bisa dengan model bapak dan anak angkat.
"Jadi perusahaan besar itu menjadi bagian dan wajib mengangkat kehidupan UMKM. Nantinya hal itu juga disertai dengan pemberian insentif," ujarnya.
Baca juga: Menurut Pengamat: Pulihkan ekonomi nasional dari gerakan kewirausahaan
Jadi lanjut dia insentif itu jangan lagi hanya pada perusahaan besar atau investor asing, tapi juga kepada perusahaan yang mau mendukung sektor UMKM.
Ia berharap dukungan kepada UMKM tidak dibebankan kepada pemerintah semua dengan cara diberikan kredit. Tapi bagaimana perusahaan bisa menjadi demand side UMKM.
Untuk situasi ekonomi saat ini mungkin butuh waktu 2-3 tahun untuk pemulihan ekonomi. Kalau sekarang dirasa masih berat kalau sejumlah penduduk belum mendapatkan vaksin COVID-19.
Baca juga: Kemenparekraf dorong pelaku UMKM pasarkan produk lewat platform digital
Avialiani menyarankan kepada pemerintah yaitu pertama, belanja pemerintah mesti lebih tepat waktu supaya pertumbuhan ekonomi tidak negatif.
Kedua, masyarakat dari sisi UMKM yang perlu dibantu pemerintah di masa depan harus ditambah. Kalau sekarang masih berkisar pada yang miskin saja.
Mungkin sebagian kelas menengah harus ditambah karena banyak yang mengalami penurunan kelas juga akibat dirumahkan dari pekerjaannya.
Baca juga: Beli produk UMKM karya anak bangsa bantu tingkatkan perekonomian masyarakat (video)
Dengan terbantunya kelas menengah maka kelas yang berada di bawahnya akan ikut terbantu. Di negara lain kelas menengah pun dibantu.
"Setelah 2 tahun ke depan, pemerintah sudah membuat program perubahan yang baru seiring perubahan digital yang terjadi," demikian Aviliani.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Situasi di tingkat nasional sendiri saya lihat UMKM kita agak terjepit karena sekitar 60 persen ada di perdagangan," kata Aviliani dalam keterangannya, Rabu.
Ia mengatakan memasuki era digital ternyata harga-harga bisa dideteksi dari digital sehingga margin dari UMKM makin kecil, makanya UMKM harus dibuatkan model bisnis model yang berubah, yaitu mungkin bisa dengan model bapak dan anak angkat.
"Jadi perusahaan besar itu menjadi bagian dan wajib mengangkat kehidupan UMKM. Nantinya hal itu juga disertai dengan pemberian insentif," ujarnya.
Baca juga: Menurut Pengamat: Pulihkan ekonomi nasional dari gerakan kewirausahaan
Jadi lanjut dia insentif itu jangan lagi hanya pada perusahaan besar atau investor asing, tapi juga kepada perusahaan yang mau mendukung sektor UMKM.
Ia berharap dukungan kepada UMKM tidak dibebankan kepada pemerintah semua dengan cara diberikan kredit. Tapi bagaimana perusahaan bisa menjadi demand side UMKM.
Untuk situasi ekonomi saat ini mungkin butuh waktu 2-3 tahun untuk pemulihan ekonomi. Kalau sekarang dirasa masih berat kalau sejumlah penduduk belum mendapatkan vaksin COVID-19.
Baca juga: Kemenparekraf dorong pelaku UMKM pasarkan produk lewat platform digital
Avialiani menyarankan kepada pemerintah yaitu pertama, belanja pemerintah mesti lebih tepat waktu supaya pertumbuhan ekonomi tidak negatif.
Kedua, masyarakat dari sisi UMKM yang perlu dibantu pemerintah di masa depan harus ditambah. Kalau sekarang masih berkisar pada yang miskin saja.
Mungkin sebagian kelas menengah harus ditambah karena banyak yang mengalami penurunan kelas juga akibat dirumahkan dari pekerjaannya.
Baca juga: Beli produk UMKM karya anak bangsa bantu tingkatkan perekonomian masyarakat (video)
Dengan terbantunya kelas menengah maka kelas yang berada di bawahnya akan ikut terbantu. Di negara lain kelas menengah pun dibantu.
"Setelah 2 tahun ke depan, pemerintah sudah membuat program perubahan yang baru seiring perubahan digital yang terjadi," demikian Aviliani.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020