Cibinong, (Antaranews Bogor) - Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Wawan Munawar Sidik mengatakan penghargaan yang baru saja diraih yakni juara umum implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) se-Jawa Barat menjadi pemacu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Selaku pelayan masyarakat kami terpacu untuk lebih meningkatkan kinerja, terutama dalam melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik," katanya di Cibinong, Kabupaten Jawa Barat, Senin.
Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan sebagai juara umum implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) se-Jawa Barat.
Penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Jabar diserahkan Wakil Gubernur Dedy Mizwar di Gedung Sate, Bandung.
Pada 2013, Kabupaten Bogor juga meraih predikat juara umum di bidang KIP.
Wawan mengatakan pihaknya sadar betul kebutuhan informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini.
"Maka kami terus bergerak dan berbenah dalam pelayanan kebutuhan informasi publik," katanya.
Ia mengatakan diberikannya penghargaan kepada Pemkab Bogor dalam bidang implementasi KIP juga atas peran serta semua pihak, baik masyarakat dan pihak lainnya.
"Ini juga karena adanya `political will` dari pemimpin daerah kami," katanya.
Bagaimanapun, kata dia, capaian ini adalah capaian bersama antara pemerintah dengan masyarakat.
"Tentunya akan terus kita tingkatkan ke depan," katanya.
Kabupaten Bogor meraih penghargaan terbaik pertama kategori penyusunan standar pelayanan kebutuhan informasi publik terlengkap.
Selain itu, terbaik pertama pemenuhan kewajiban pengumuman informasi publik terlengkap, dan dan terbaik ketiga pemenuhan kewajiban pembentukan PPID terlengkap.
Dari beberapa penghargaan tersebut, Pemkab Bogor meraih juara umum dalam implementasi KIP se-Jabar.
Sementara itu, Wagub Jabar Dedy Mizwar mengatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat dewasa ini.
"Karena itu hak kebutuhan informasi menjadi salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi," katanya.
Karena itu, kata dia, kegiatan itu merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi pemerintah dan peran masyarakat dalam KIP.
Ia mengatakan hasil monitoring dan pemberian penghargaan ini sepatutnya bisa menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan implementasi KIP di badan publik.
Pihaknya mengimbau badan publik di seluruh wilayah Jabar harus memberikan pelayanan KIP yang baik sehingga kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi dengan baik.
Sedangkan Komisioner KIP Provinsi Jawa Barat Dan Satriana menjelaskan kota dan kabupaten harus memiliki catatan apa kekurangan dan kelebihannya dalam menjalankan implementasi KIP.
Pihaknya secara bertahap tiap tahunnya melihat peningkatan penerapan KIP di 26 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, di mana semuanya sudah melakukan perkembangan yang luar biasa.
"Kami sengaja menitikberatkan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota, karena di era otonomi ini, merupakan era kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang harus dibarengi dengan transparansi," katanya.
Namun diakuinya bahwa jalan masih panjang, capaian tujuan dari KIP masih jauh dari sempurna, semuanya membutuhkan perubahan kultur birokrasi yang rumit menjadi terbuka dan akuntabel.
Untuk itu, kata dia, pekerjaan rumah (PR) itu sepenuhnya tidak dapat dibebankan kepada pemerintah.
"Masyarakat tidak lagi hanya menjadi pemohon informasi publik tetapi bisa memanfaatkan informasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.
Karena itu, pihaknya juga melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi untuk memberikan penghargaan pemeringkatan implementasi KIP.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Selaku pelayan masyarakat kami terpacu untuk lebih meningkatkan kinerja, terutama dalam melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik," katanya di Cibinong, Kabupaten Jawa Barat, Senin.
Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan sebagai juara umum implementasi keterbukaan informasi publik (KIP) se-Jawa Barat.
Penghargaan yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Jabar diserahkan Wakil Gubernur Dedy Mizwar di Gedung Sate, Bandung.
Pada 2013, Kabupaten Bogor juga meraih predikat juara umum di bidang KIP.
Wawan mengatakan pihaknya sadar betul kebutuhan informasi menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini.
"Maka kami terus bergerak dan berbenah dalam pelayanan kebutuhan informasi publik," katanya.
Ia mengatakan diberikannya penghargaan kepada Pemkab Bogor dalam bidang implementasi KIP juga atas peran serta semua pihak, baik masyarakat dan pihak lainnya.
"Ini juga karena adanya `political will` dari pemimpin daerah kami," katanya.
Bagaimanapun, kata dia, capaian ini adalah capaian bersama antara pemerintah dengan masyarakat.
"Tentunya akan terus kita tingkatkan ke depan," katanya.
Kabupaten Bogor meraih penghargaan terbaik pertama kategori penyusunan standar pelayanan kebutuhan informasi publik terlengkap.
Selain itu, terbaik pertama pemenuhan kewajiban pengumuman informasi publik terlengkap, dan dan terbaik ketiga pemenuhan kewajiban pembentukan PPID terlengkap.
Dari beberapa penghargaan tersebut, Pemkab Bogor meraih juara umum dalam implementasi KIP se-Jabar.
Sementara itu, Wagub Jabar Dedy Mizwar mengatakan, informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat dewasa ini.
"Karena itu hak kebutuhan informasi menjadi salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi," katanya.
Karena itu, kata dia, kegiatan itu merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi pemerintah dan peran masyarakat dalam KIP.
Ia mengatakan hasil monitoring dan pemberian penghargaan ini sepatutnya bisa menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan implementasi KIP di badan publik.
Pihaknya mengimbau badan publik di seluruh wilayah Jabar harus memberikan pelayanan KIP yang baik sehingga kebutuhan informasi publik dapat terpenuhi dengan baik.
Sedangkan Komisioner KIP Provinsi Jawa Barat Dan Satriana menjelaskan kota dan kabupaten harus memiliki catatan apa kekurangan dan kelebihannya dalam menjalankan implementasi KIP.
Pihaknya secara bertahap tiap tahunnya melihat peningkatan penerapan KIP di 26 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, di mana semuanya sudah melakukan perkembangan yang luar biasa.
"Kami sengaja menitikberatkan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota, karena di era otonomi ini, merupakan era kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang harus dibarengi dengan transparansi," katanya.
Namun diakuinya bahwa jalan masih panjang, capaian tujuan dari KIP masih jauh dari sempurna, semuanya membutuhkan perubahan kultur birokrasi yang rumit menjadi terbuka dan akuntabel.
Untuk itu, kata dia, pekerjaan rumah (PR) itu sepenuhnya tidak dapat dibebankan kepada pemerintah.
"Masyarakat tidak lagi hanya menjadi pemohon informasi publik tetapi bisa memanfaatkan informasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.
Karena itu, pihaknya juga melibatkan masyarakat dan perguruan tinggi untuk memberikan penghargaan pemeringkatan implementasi KIP.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014