Jakarta, (Antaranews Bogor) - Sejumlah mahasiswa menyatakan kesiapan diri untuk turut mengawal proses reformasi birokrasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibawah pimpinan Yuddy Chrisnandi.
"Kami siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan Aparatur Negara sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Yudi," kata mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Atang Fauzi di Jakarta, Kamis.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Meet and Greet the Minister yang diselenggarakan Institut Paradigma Indonesia bekerja sama dengan Mercer Indonesia, sebuah perusahaan ternama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
Acara tersebut bertajuk "Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara serta Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Efisien".
Acara tersebut di hadiri 10 Perwakilan BEM Universitas diantaranya, Universitas Ibnu Chaldun, UBK, UIN, Universitas Borobudur, STIE Swadaya, STBANK Prawira Negara, STBA Lia yang mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
Dukungan yang sama datang pula dari kalangan profesional salah satunya dari Direktur Institut Paradigma Indonesia Harlan Sumarsono yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung arah kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
Ia mengatakan ada tiga permasalahan yang dihadapi masyarakat di Indonesia yaitu masalah pungutan liar dan pungutan resmi, masalah penegakan hukum dan masalah infrastruktur.
"Untuk itu, kami ingin tahu arah kebijakan ke depan di bidang reformasi birokrasi. Karena kami sangat mendukung kebijakan ini apalagi yang menyangkut dengan pelayanan yang dilakukan pegawai negeri," katanya.
Hal senada turut diungkapkan oleh CEO Mercer Indonesia, Paul Surprenant yang menyatakan dukungannya berupa masukan - masukan dari riset yang dilakukan oleh Mercer Indonesia.
"Kami menyatakan siap membantu Kemenpan RB dalam merealisasikan kebijakan Reformasi Birokrasi karena kami melihat konsep yang diajukan sangat tepat dalam jangka panjang," ujarnya.
Pimpinan Konsultan Mercer Indonesia Satya Radjasa juga mengungkapkan Mercer Indonesia akan terus memberi dukungan berupa riset dan analisa yang mendalam pada setiap langkah yang akan dilakukan oleh Menpan RB.
"Dengan keahlian yang kami punya sebagai konsultan SDM, kami akan terus mencoba membantu merumuskan strategi Pak Menteri Yuddy dengan menganalisa serta meriset kebijakan yang strategis bagi kemenpan RB," katanya.
Sementara itu Menpan RB Yuddy Chrisnandi menanggapi positif dan mengapresiasi dukungan yang berdatangan dari Mahasiswa dan profesional tersebut. "Saya mengapresiasi para profesional dan mahasiswa yang hadir dalam acara ini, ini bentuk keseriusan dalam menjalankan Revolusi mental," katanya.
"Silahkan bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kecurangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui PO BOX 5000 dan program pengaduan lainnya yang dibuka Kemenpan RB. "Semua laporan itu akan ditindaklanjuti," ujarnya.
Yuddy mengatakan revolusi mental bertujuan untuk membuat pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif. Tujuan reformasi birokrasi ini memiliki misi untuk melahirkan pemerintahan yang `clean and good governance` yang jadi `public service of the world`.
"Kunci utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tidak hanya menciptakan stabilitas tetapi menciptakan aparatur sipil negara yang bisa dipercaya, baik oleh birokrasinya juga oleh kalangan internasional," kata Yuddy.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Kami siap menjadi garda terdepan dalam pengawasan Aparatur Negara sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Yudi," kata mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Atang Fauzi di Jakarta, Kamis.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Meet and Greet the Minister yang diselenggarakan Institut Paradigma Indonesia bekerja sama dengan Mercer Indonesia, sebuah perusahaan ternama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
Acara tersebut bertajuk "Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara serta Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Efisien".
Acara tersebut di hadiri 10 Perwakilan BEM Universitas diantaranya, Universitas Ibnu Chaldun, UBK, UIN, Universitas Borobudur, STIE Swadaya, STBANK Prawira Negara, STBA Lia yang mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
Dukungan yang sama datang pula dari kalangan profesional salah satunya dari Direktur Institut Paradigma Indonesia Harlan Sumarsono yang menyatakan kesiapannya dalam mendukung arah kebijakan yang dikeluarkan Menpan RB.
Ia mengatakan ada tiga permasalahan yang dihadapi masyarakat di Indonesia yaitu masalah pungutan liar dan pungutan resmi, masalah penegakan hukum dan masalah infrastruktur.
"Untuk itu, kami ingin tahu arah kebijakan ke depan di bidang reformasi birokrasi. Karena kami sangat mendukung kebijakan ini apalagi yang menyangkut dengan pelayanan yang dilakukan pegawai negeri," katanya.
Hal senada turut diungkapkan oleh CEO Mercer Indonesia, Paul Surprenant yang menyatakan dukungannya berupa masukan - masukan dari riset yang dilakukan oleh Mercer Indonesia.
"Kami menyatakan siap membantu Kemenpan RB dalam merealisasikan kebijakan Reformasi Birokrasi karena kami melihat konsep yang diajukan sangat tepat dalam jangka panjang," ujarnya.
Pimpinan Konsultan Mercer Indonesia Satya Radjasa juga mengungkapkan Mercer Indonesia akan terus memberi dukungan berupa riset dan analisa yang mendalam pada setiap langkah yang akan dilakukan oleh Menpan RB.
"Dengan keahlian yang kami punya sebagai konsultan SDM, kami akan terus mencoba membantu merumuskan strategi Pak Menteri Yuddy dengan menganalisa serta meriset kebijakan yang strategis bagi kemenpan RB," katanya.
Sementara itu Menpan RB Yuddy Chrisnandi menanggapi positif dan mengapresiasi dukungan yang berdatangan dari Mahasiswa dan profesional tersebut. "Saya mengapresiasi para profesional dan mahasiswa yang hadir dalam acara ini, ini bentuk keseriusan dalam menjalankan Revolusi mental," katanya.
"Silahkan bagi seluruh masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kecurangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui PO BOX 5000 dan program pengaduan lainnya yang dibuka Kemenpan RB. "Semua laporan itu akan ditindaklanjuti," ujarnya.
Yuddy mengatakan revolusi mental bertujuan untuk membuat pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif. Tujuan reformasi birokrasi ini memiliki misi untuk melahirkan pemerintahan yang `clean and good governance` yang jadi `public service of the world`.
"Kunci utamanya adalah pembangunan ekonomi yang tidak hanya menciptakan stabilitas tetapi menciptakan aparatur sipil negara yang bisa dipercaya, baik oleh birokrasinya juga oleh kalangan internasional," kata Yuddy.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014