Kementerian Sosial (Kemesos) masuk dalam tiga besar Kementerian atau Lembaga tinggi negara yang paling aktif di masa pandemi atau pagebluk Coronavirus Disease 2019 (COVID)-19.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, saat meluncurkan hasil survei lembaganya pada Rabu (22/7), menyampaikan, Kemensos berada di posisi ketiga dengan raihan 17,2% dari 2.000 orang responden.
Menurutnya, pihaknya menanyakan kepada responden soal persepsi tentang kementerian atau lembaga tinggi negara manakah yang paling aktif atau berperan besar bagi masyarakat dalam masa pendemi COVID-19 ini.
Responden bebas menyebut kementerian atau lembaga yang dinilainya sangat aktif di masa pandemi ini. Hasilnya, Kemensos masuk di 3 besar setelah BNPB 17,2% dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 33,1%.
Kemensos masuk dalam tiga besar yang diingat publik dalam hal ini responden, karena sesuai hasil survei ini menunjukkan bahwa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID)-19 membuat mayoritas masyarakat yakni 83,4% pemasukan atau pendapatannya berkurang.
Untuk mengatasinya, pemerintah pun memberikan bantuan sosial (bansos), salah satunya melalui Kemensos mulai dari sembako, uang tunai, masker, alat pelindung diri (APD), dan berbagai bantuan lainnya.
"Sebanyak 44,5% responden menyatakan pernah menerima bantuan yang berkaitan dengan COVID-19. Mayoritas bantuan yang diterima adalah berupa sembako (48,3%) dan uang tunai (37,3%)," ujarnya.
Sesuai jawaban responden, bansos yang paling bannyak diterima adalah yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagaimana disebut 15,8% responden. Menurut responden, bantuan sosial berupa bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos menduduki peringkat kedua. Ini disampaikan oleh 12,1% responden.
Sedangkan untuk tingkat transparansi bansos dari pemerintah, responden penerima BST dari Kemensos mayoritas menjawab sudah transparan, yakni 45,5% dari 242 orang responden.
"Mayoritas Responden yang menerima BST dari Kementerian Sosial, menyatakan pemberian BST sudah tepat sasaran (45,5%)," katanya.
Hampir linier dengan kementerian atau lembaga yang dingat publik, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pun bercokol di 4 besar menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara paling terlihat dan atau terdengar di masa pandemi COVID-19 ini.
Juliari Batubara mendapat 4,3% suara responden setelah Menkes Terawan Agus Putranto 18,6%, Menkeu Sri Mulyani 13,7%,dan Kepala Tim Gugus Tugas (BNPB) Doni Munardo 8,2%.
Potikus PKS, Nasir Djamil, salah satu penanggap survei ini, menyampaikan, bansos sangat membantu masyarakat terdampak COVID-19. Ia pun meminta pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait agar mempercepat penyaluran BLT. "BLT itu harus segera dipercepat sehingga daya beli masyrakat lebih baik," ujarnya.
Senada dengan Nasir Djamil, politikus PDIP, Aria Bima, yang juga penanggap survei, menyampaikan, bansos berupa BST sangat baik sehingga arus uang di masyarkat mendorong daya beli.
"Arus uang itu harus tumpah ke bawah. Jadi kalau 43,2 juta kelurga terdampak, itu hampir 60% dari penduduk Indonesia. Ini sarankan, jangan hanya terbatas pada penduduk miskin atau rentan. Satpam, sopir yang kemarin tidak masuk dalam praker miskin, sekarang ini menjadi keluarga yang harus mendapatkan subsidi. Ini terkait kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya mengapresiasi pemerintah mengembangkan jaring pengaman sosial," katanya.
Charta Politika Indonesia melakukan survei ini dengan cara mewawancarai sebanyak 2.000 orang responden berusia minimal 17 tahun melalui sambungan telepon, menggunakan simple random sampling, margin of error 1,19%, dan quality control 20% dari total sampel. Survei dilakukan pada 6-1 Juli 2020. (RLs/Ind/39*).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, saat meluncurkan hasil survei lembaganya pada Rabu (22/7), menyampaikan, Kemensos berada di posisi ketiga dengan raihan 17,2% dari 2.000 orang responden.
Menurutnya, pihaknya menanyakan kepada responden soal persepsi tentang kementerian atau lembaga tinggi negara manakah yang paling aktif atau berperan besar bagi masyarakat dalam masa pendemi COVID-19 ini.
Responden bebas menyebut kementerian atau lembaga yang dinilainya sangat aktif di masa pandemi ini. Hasilnya, Kemensos masuk di 3 besar setelah BNPB 17,2% dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 33,1%.
Kemensos masuk dalam tiga besar yang diingat publik dalam hal ini responden, karena sesuai hasil survei ini menunjukkan bahwa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID)-19 membuat mayoritas masyarakat yakni 83,4% pemasukan atau pendapatannya berkurang.
Untuk mengatasinya, pemerintah pun memberikan bantuan sosial (bansos), salah satunya melalui Kemensos mulai dari sembako, uang tunai, masker, alat pelindung diri (APD), dan berbagai bantuan lainnya.
"Sebanyak 44,5% responden menyatakan pernah menerima bantuan yang berkaitan dengan COVID-19. Mayoritas bantuan yang diterima adalah berupa sembako (48,3%) dan uang tunai (37,3%)," ujarnya.
Sesuai jawaban responden, bansos yang paling bannyak diterima adalah yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebagaimana disebut 15,8% responden. Menurut responden, bantuan sosial berupa bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos menduduki peringkat kedua. Ini disampaikan oleh 12,1% responden.
Sedangkan untuk tingkat transparansi bansos dari pemerintah, responden penerima BST dari Kemensos mayoritas menjawab sudah transparan, yakni 45,5% dari 242 orang responden.
"Mayoritas Responden yang menerima BST dari Kementerian Sosial, menyatakan pemberian BST sudah tepat sasaran (45,5%)," katanya.
Hampir linier dengan kementerian atau lembaga yang dingat publik, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pun bercokol di 4 besar menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara paling terlihat dan atau terdengar di masa pandemi COVID-19 ini.
Juliari Batubara mendapat 4,3% suara responden setelah Menkes Terawan Agus Putranto 18,6%, Menkeu Sri Mulyani 13,7%,dan Kepala Tim Gugus Tugas (BNPB) Doni Munardo 8,2%.
Potikus PKS, Nasir Djamil, salah satu penanggap survei ini, menyampaikan, bansos sangat membantu masyarakat terdampak COVID-19. Ia pun meminta pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait agar mempercepat penyaluran BLT. "BLT itu harus segera dipercepat sehingga daya beli masyrakat lebih baik," ujarnya.
Senada dengan Nasir Djamil, politikus PDIP, Aria Bima, yang juga penanggap survei, menyampaikan, bansos berupa BST sangat baik sehingga arus uang di masyarkat mendorong daya beli.
"Arus uang itu harus tumpah ke bawah. Jadi kalau 43,2 juta kelurga terdampak, itu hampir 60% dari penduduk Indonesia. Ini sarankan, jangan hanya terbatas pada penduduk miskin atau rentan. Satpam, sopir yang kemarin tidak masuk dalam praker miskin, sekarang ini menjadi keluarga yang harus mendapatkan subsidi. Ini terkait kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya mengapresiasi pemerintah mengembangkan jaring pengaman sosial," katanya.
Charta Politika Indonesia melakukan survei ini dengan cara mewawancarai sebanyak 2.000 orang responden berusia minimal 17 tahun melalui sambungan telepon, menggunakan simple random sampling, margin of error 1,19%, dan quality control 20% dari total sampel. Survei dilakukan pada 6-1 Juli 2020. (RLs/Ind/39*).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020