PBNU nilai deradikalisasi perlu untuk jaga ideologi negara

PBNU nilai deradikalisasi perlu untuk jaga ideologi negara

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA News/Dea N. Zhafira)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan deradikalisasi diperlukan sebagai upaya antisipasi terhadap paham-paham transnasional, yakni paham yang berbeda dengan Pancasila.

"Tadi kita diajak kerjasama oleh TNI, untuk bersama-sama melakukan gerakan deradikalisasi agar paham-paham (selain Pancasila) ini tidak berkembang luas," ujar Helmy saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin.

Upaya ini merupakan satu dari tiga isu utama yang menurut PBNU perlu ditingkatkan upaya hulu-hilirnya supaya lebih serius. "Harus dicari formula dan juga langkah yang cepat dan konkret dalam mengatasinya," katanya.

Baca juga: 32 terduga teroris Kalteng ikuti program deradikalisasi BNPT
Baca juga: Indonesia model sukses upaya deradikalisasi
Baca juga: Sekolah terpadu Bangkinang jadi sasaran program deradikalisasi Polri


Sebelumnya, Helmy pada kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa masalah radikalisme dan terorisme erat kaitannya dengan soal pemahaman keagamaan yang benar.

PBNU menilai upaya memerangi penyebaran radikalisme, terorisme serta hoaks di era teknologi informasi dan media sosial seperti sekarang sangat penting.

Menurut Helmy, saat ini perkembangan penyebaran paham atau ideologi selain Pancasila sudah mulai meluas. Selain itu, ia menyebutkan bahwa sudah dilakukan pemetaan dari PBNU bersama TNI melalui pertemuan yang digelar hari ini.

"Ya lumayan (penyebarannya). Kategori sudah harus ada penanganan khusus. Dari PBNU soal pemetaan situasi hari ini, ternyata panglima juga sama jadi sinkron bacaan NU dengan bacaan Panglima TNI," kata Helmy.

"Terutama disampaikan Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu) juga dan pemetaan daerah daerah mana yang dianggap perlu pendekatan khusus," katanya.

Namun ketika disinggung mengenai bagaimana bentuk kerja sama yang akan dilakukan bersama TNI, mantan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal itu mengatakan masih diperlukan pembicaraan lanjutan mengenai teknisnya.

"Nanti akan dibicarakan teknis," ujarnya singkat.
Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019