Apabila Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang, maka kerangka check and balances dapat menjadi idealJakarta (ANTARA) - Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai fungsi pengawasan terhadap pemerintahan tidak berjalan ideal, apabila hanya Gerindra dan PKS yang menjadi oposisi di parlemen.
"Jika oposisi hanya PKS dan Gerindra, bisa dipastikan kebijakan pemerintah akan mudah lolos di parlemen, sebab komposisinya tidak mampu mengimbangi eksekutif yang mayoritas akan didukung banyak partai," kata Yusa dihubungi di Jakarta, Selasa.
Pernyataan Yusa itu menyikapi peluang Demokrat dan PAN selaku partai pengusung Prabowo di Pilpres 2019, untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi.
Baca juga: Analis politik: oposisi berperan bangun keseimbangan
Yusa mengatakan, dalam kerangka check and balances yang baik, maka idealnya ada 45 persen kursi yang dimiliki partai nonpendukung pemerintah di parlemen.
Dia mengatakan, apabila Demokrat, PAN, Gerindra dan PKS tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang, maka kerangka check and balances dapat menjadi ideal.
Baca juga: Pengamat: menjadi oposisi tidak rugi
"Namun jika melihat komunikasi politik yang dibangun Demokrat dan PAN bekakangan, maka ada kemungkinan kedua partai itu bergabung ke dalam koalisi Jokowi sehingga menyisakan Gerindra dan PKS sebagai oposisi di parlemen," kata dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
