Pemerintah beri pendampingan psikis anak korban konflik sosial Buton

Pemerintah beri pendampingan psikis anak korban konflik sosial Buton

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA RI), menurunkan tim dengan membantu pendampingan psikis bagi anak-anak korban konflik sosial di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang terjadi usai Idul Fitri 1440 Hijriah.

Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kementerian PPA, Nyi Mas Aliyah didampingi Bupati Buton La Bakry mengunjungi langsung Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton, Senin.

"Ibu Menteri berpesan kalian harus menjadi anak yang kuat. Hilangkan kesedihan. Kalian harus bisa memberikan semangat dan kesejukan kepada Ibu-Ibu kalian di rumah agar tidak terus bersedih akibat musibah ini," ungkap Nyi Mas Aliya.
Baca juga: Polisi: Tersangka konflik Buton bertambah 38 orang
Setibanya di Desa Gunung Jaya, rombongan Asdep Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPA itu disambut wajah-wajah gembira dan bahagia dari puluhan anak-anak yang saat ini tengah mendapat pendampingan psikis di tenda pengungsian.

"Puluhan anak ini adalah mereka yang telah kehilangan tempat tinggal pasca kerusuhan antar dua desa, sehingga harus didampingi dan diberi edukasi dan semangat meskipun secara langsung mengetahui hal sebenarnya yang pernah terjadi di lingkungannya," ujarnya.

Nyi Mas Aliyah juga berpesan kepada anak-anak untuk terus rajin belajar, rajin membantu orang tua dan selalu disiplin. Agar apa yang dicita-citakan kelak dapat tercapai.
Baca juga: Polisi: Tersangka konflik Buton dijerat pasal berlapis
Di tenda pengungsian Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Nyi Mas Aliyah juga berinteraksi dengan anak-anak melalui pertanyaan-pertanyaan ringan yang kemudian di berikan hadiah berupa bingkisan dan balon.

Nyi Mas Aliyah juga berpesan bahwa seluruh anak-anak Indonesia di lindungi undang-undang sehingga jika ada tindak kekerasan harus segera dilaporkan ke pihak berwajib untuk segera ditindaklanjuti.
Baca juga: Polisi: Tidak ada penangguhan tersangka konflik Buton
Pewarta : Abdul Azis Senong
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019