DJSN pantau kepesertaan BPJS bagi tenaga kesehatan

DJSN pantau kepesertaan BPJS bagi tenaga kesehatan

Ilustrasi - Menteri Transmigrasi Hanif Dhakiri (kiri), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, beserta Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman untuk melindungi pegawai non-ASN, di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Mamuju (ANTARA) - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memantau pelaksanaan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan di Kabupaten Pasangkayu, Perovinsi Sulawesi Barat.

Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Jaminan Sosial DJSN Zaenal Abidin, di Pasangkayu, Jumat mengatakan, pihaknya ingin melihat dan memastikan sejauh mana upaya RSUD Pasangkayu dalam mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi tenaga honorer.

"Sebab, untuk ASN telah didaftarkan melalui PT Taspen," kata Zainal Abidin.

Ia menginginkan seluruh tenaga honorer di RSUD dan puskesmas-yang ada di Pasangkayu telah menjadi peserta dalam jaminan sosial terutama jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu penting karena menurut Zaenal Abidin, resiko kerja seorang tenaga honorer di RSUD maupun yang ada di pukesmas sangat tinggi.

"Baik resiko kecelakaan kerja maupun resiko tertular penyakit dari pasien," tuturnya.

Ia menyatakan, ada empat program dalam BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelekaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Terhadap hasil monitoringnya di RSUD dan Puskesmas Pasangkayu, Zaenal Abidin sendiri menyampaikan apresiasinya sebab sebagian besar karyawannya telah didaftarkan di dalam jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.

"Meski masih ada sedikit kendala terkait masalah pembayarannya. Untuk honorer ini harus didiskusikan dengan baik siapa yang bertanggung jawab, apakah RSUD atau pemkab," katanya.

"Tapi kalau itu SK (surat keputusan) pemerintah daerah dan ada perdanya, maka seharusnya pemda yang mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Di Puskesmas Pasangkayu, kami kami masih temukan 12 orang tenaga honorer belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," terang Zainal Abidin.

Direkur RSUD Pasangkayu dr Welly Patana Salu, menyambut baik kedatangan tim DJSN tersebut.

Ia menyebut dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial di RSUD Pasangkayu, pihaknya telah sejak lama membangun kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Seluruh tenaga honorer di RSUD ini, yakni sebanyak 181 orang, kami telah daftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Memang kendalanya kemarin karena pendapatan kami masih minim, jadi ada tunggakan pembayaran ke BPJS ketenagakerjaan. Tapi ini akan tetap kami upayakan jalan keluarnya sehingga tunggakan itu bisa terlunasi," beber Welly. 
Pewarta : Amirullah
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019