Denpasar (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharapkan Bali lebih banyak memiliki sirene tsunami untuk penguatan kesiapsiagaan, yang dalam pengadaannya pemerintah setempat dapat bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

"Belum lama ini, Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali yang masih dipegang Bapak Dewa Putu Mantera telah melakukan konsultasi ke BNPB terkait pengajuan penambahan 10 sirene Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina -TEWS) tersebut," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin, di Denpasar, Minggu.

Pemerintah Provinsi Bali sesungguhnya sudah dua kali mengajukan bantuan penambahan 10 sirene tsunami ke BNPB, yakni pada 2012 dan kemudian yang terakhir pada 2019.

Untuk rencana lokasi penempatan 10 sirene Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) yakni sebanyak lima unit untuk di kawasan bagian barat Bali yakni di Pantai Candi Kusuma, Pantai Yeh Embang, Pantai Surabrata, Pantai Yeh Gangga, dan Pantai Peti Tenget.

Sedangkan lima unit lagi untuk ditempatkan di bagian timur yakni di kawasan Pantai Lebih, Pantai Kusamba, Pelabuhan Padang Bai, Pantai Candi Dasa, dan Pantai Jasi.

"Dari hasil konsultasi dengan BNPB yang diterima Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho disampaikan bahwa penganggaran penambahan 10 sirene tsunami untuk Bali di tahun 2019 memang belum ada di BNPB. Tetapi surat permohonan tersebut akan tetap diajukan kepada Kepala BNPB," ujar Rentin yang baru lima hari menjabat Kepala BPBD Bali itu.

Oleh karena itu, lanjut dia, BNPB mengharapkan Bali lebih banyak membangun atau memiliki Ina-TEWS yang dibuat dengan mengedepankan biaya murah namun handal dalam kebencanaan. Anggarannya dapat bersumber dari dana desa atau CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan) dari dunia usaha.

"Menyitir masukan dari Bapak Sutopo, bentuk sirene yang murah dan andal dalam kebencanaan, pernah dibangun oleh BNPB di beberapa daerah seperti di Bantul dan Sumbar, dengan teknologi radio berjumlah total 160 unit yang telah dibangun pada tahun 2014, dengan harga setiap unit Rp70 juta - Rp100 juta," ucapnya.

Selain itu, BNPB menyarankan agar di Bali dibangun museum kebencanaan sebagai wadah "edutainment" (pendidikan sekaligus rekreasi) bagi masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa serta dapat menjadi destinasi objek wisata baru di Pulau Dewata.

Rentin menambahkan, sebelumnya ada sembilan titik sirene yang sudah terpasang yakni di Pantai Sanur, Kedonganan, Tanjung Benoa, Seminyak, BTDC Nusa Dua, Kuta, Pulau Serangan, Seririt, dan Tanah Lot.

"Bapak Gubernur sebelumnya saat menerima audiensi Kepala BMKG Wilayah III Denpasar mengatakan mempersilakan BPBD Bali untuk mengajukan tambahan sirene tsunami ke pusat. Tetapi jika tidak ada kepastian dari pemerintah pusat, menurut Bapak Gubernur ke depan perlu dikaji untuk dianggarkan dari APBD," katanya.

Baca juga: BMKG: sirine peringatan dini tsunami tidak aktif
Baca juga: Warga Tanjung Lesung kembali mengungsi karena sirine peringatan tsunami
Baca juga: Banten butuhkan banyak sirine peringatan dini tsunami

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019