Menanti rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng

Menanti rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng

PEMBERSIHAN BEKAS LIKUIFAKSI. Sejumlah alat berat membersihkan areal bekas terjadinya likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (22/10/2018). Bekas likuifaksi seluas 47,8 hektare itu dibersihkan dan diratakan untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai Ruang Taman Hijau (RTH) dan "monument park". (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)

Jakarta (ANTARA News) - Sudah tiga minggu berlalu sejak gempa bumi bermagnitudo 7,4 Skala Richter (SR) mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Gempa bumi yang disusul tsunami, dan juga munculnya fenomena likuifaksi itu mengakibatkan sekitar 2.000-an korban meninggal dunia, 4.000-an orang luka-luka, serta puluhan ribu warga terpaksa berdiam di lokasi-lokasi pengungsian.

Bantuan pada masa tanggap darurat memang terus mengalir dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Selain pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, tercatat 20 negara telah membantu pemerintah Indonesia selama penanganan darurat pascagempa Sulawesi Tengah.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh dukungan bantuan dari sejumlah badan internasional seperti PBB, ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia.

Lalu bagaimana setelah masa tanggap darurat berakhir pada Oktober.

Tentu saja masyarakat Sulawesi Tengah membutuhkan bantuan yang sifatnya lebih berkelanjutan untuk membangun kembali penghidupan dan mata pencaharian.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu, Donggala, Sigi, dan sebagian wilayah lain yang terdampak gempa di Sulawesi Tengah akan dimulai awal November 2018.

Langkah ini ditempuh usai proses pencarian korban meninggal dunia dihentikan pada 12 Oktober 2018, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) BNPB yang mengatur pencarian korban bencana berlangsung selama tujuh hari dengan perpanjangan tiga hari.

Untuk mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus menghitung nilai total kerugian dan kerusakan akibat bencana, serta dana yang dibutuhkan untuk proses tersebut.

Dibutuhkan waktu dua tahun untuk merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk pemulihan secara cepat daerah yang terdampak bencana.

Wapres menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah tanggap darurat yang berjalan selama dua bulan, kemudian pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Tahap kedua adalah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah serta bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat.

"Rumah yang rusak direhabilitasi sambil rekonstruksi bersamaan untuk bangunan yang sudah ambruk betul," kata Jusuf Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) pusat itu.

Bukan hanya berkoordinasi secara internal, Kalla juga membicarakan upaya rehabilitasi pascagempa bumi Sulawesi Tengah dengan CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva di sela-sela pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali, 10 Oktober lalu.

Pembahasan mengenai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana di Sulawesi Tengah serta Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi agenda penting pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Kedua pihak akan segera bekerja bersama untuk menyusun program rehabilitasi dan merealisasikannya sehingga kehidupan masyarakat terdampak bencana dapat kembali pulih.

CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva dalam pertemuan dengan Wapres Kalla menyarankan pemerintah Indonesia menambah anggaran untuk mitigasi bencana, mengingat kondisi geografis Indonesia berada di lingkup cincin api yang rawan bencana.

"Saran kami adalah menambah anggaran lagi dalam kesiapan dan pencegahan, dan untuk membangun setelah bencana itu. Pencegahan lebih baik daripada penyembuhan," kata Kristalina.

Menambah anggaran untuk mitigasi bencana tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah, ia melanjutkan.

Justru, kenaikan anggaran untuk mitigasi bencana bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat dan fasilitas umum di daerah terdampak bencana.

"Satu dolar anda investasikan untuk pencegahan bencana, itu bisa menyelamatkan 4 hingga 7 dolar nilai kerusakan," tambahnya.

Kelebihan nilai anggaran untuk mitigasi bencana tersebut dapat dialokasikan untuk pemberian pendidikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana agar lebih mawas dan waspada terhadap bencana alam.

Selain itu, pemerintah juga dapat membangun kembali daerah yang telah terdampak bencana, seperti Lombok dan Palu, dengan konstruksi bangunan yang lebih kokoh.

"Yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini adalah kita harus meningkatkan standar konstruksi bangunan, menjamin masyarakat memiliki pola pikir manajemen risiko (bencana)," katanya.

Untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi pascabencana di Lombok dan Sulawesi Tengah, Bank Dunia telah menyiapkan bantuan pinjaman sebesar satu miliar dolar AS.

Bantuan ini bisa langsung dicairkan sesuai dengan permintaan pemerintah dan didukung oleh pinjaman yang telah diberikan sebelumnya sebesar lima juta dolar agar pemulihan bencana alam dapat berjalan dengan baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150 ribu keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun.

Skema jaminan sosial ini dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang.

Paket senilai satu miliar dolar AS ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya.

Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan sarana penyediaan air.

Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai 531 juta dolar AS atau Rp8,1 triliun.

Rinciannya adalah untuk rumah tinggal 181 juta dolar AS atau Rp2,75 triliun, bangunan 185 juta dolar AS atau Rp 2,82 triliun dan infrastruktur 165 juta dolar AS atau Rp2,5 triliun.

Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang.

Menanggapi dukungan bantuan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komitmen dari Bank Dunia bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam.

Namun, ia memastikan pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan parlemen.

Palu Baru

Pemerintah akan membangun Kota Palu Baru di lokasi baru menyusul bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang kota itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan penanganan pascabencana di Kota Palu berbeda dengan di Lombok, karena mempertimbangkan luas wilayah perkotaan yang terbatas untuk bisa dibangun kembali di lokasi yang sama.

"Ini sudah berubah semua, kita ingin membangun Palu baru, berarti kita harus bikin master plan baru yang mengadopsi semua," kata Basuki saat memberikan keterangan pers bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 15 Oktober 2018.

Ia menyebutkan penanganan perencanaan kota ada di bawah Deputi Regional Bappenas yang membawahi masalah agraria dan tata ruang, pekerjaan umum dan pengembangan wilayah.

Menurut dia, pembahasan rencana induk kota baru juga akan melibatkan BMKG, pakar atau ahli geologi.

"Dalam dua pekan ini akan saya laporkan ke Wapres untuk kita rapatkan dengan pemda dan semuanya untuk diteruskan," katanya.

Menurut Basuki, penyusunan Rencana Induk harus segera selesai secepat mungkin sehingga mulai tahun 2019 bisa dibangun.

Ia menyebutkan karena tidak mungkin membangun di tempat yang sama maka pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara).

"Ada sekitar 1.200 unit huntara, kita menghitung dari jumlah pengungsi, satu huntara kira-kira untuk 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK (mandi-cuci-kakus), dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya," katanya.

Pekerjaan utama saat ini adalah membuat master plan, membuat huntara dan membersihkan kota yang ditargetkan selesai dalam dua pekan.

Sementara untuk perbaikan infrastruktur, sekolah darurat, rumah sakit, dan universitas, akan selesai pada 2021.

Basuki belum dapat memperkirakan berapa biaya untuk membangun Kota Palu Baru karena rencana induknya belum ada, namun diperkirakan mencapai Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.

Pemerintah memiliki tiga alternatif lokasi Kota Palu Baru yaitu di Duyu, Pondok, dan Pembewe.

"Tiga lokasi alternatif itu masih dikaji kondisi geologinya oleh tim," kata dia.*

Baca juga: Pemerintah siapkan rencana induk rekonstruksi Palu

Baca juga: Pindahkan ibu kota Sulawesi Tengah atau dirikan bangunan tahan gempa?


 

 
Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018