Presiden minta kementerian perhatikan manajemen penanganan bencana

Presiden minta kementerian perhatikan manajemen penanganan bencana

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/10). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga memastikan kesiapan sistem peringatan dini bencana serta manajemen penanganan dampak bencana.

"Saya mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar sistem peringatan dini, edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu semuanya," katanya pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Dalam rapat terbatas pada Senin (15/10), ia menjelaskan, pemerintah sudah memutuskan memangkas prosedur pencairan dana stimulan bagi korban bencana.

"Kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada kemarin sudah diputuskan menjadi satu saja yang harus diikuti agar di lapangan benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kalau uang ada tapi tidak bisa dicairkan, ya buat apa?" katanya.

"Dengan satu prosedur tetap dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak mau masyarakat merasa rumit, berbelit-belit dan harus segera dipangkas disederhanakan, tapi sekali lagi tanpa harus mengabaikan prinsip akuntabilitas keuangan," ia menambahkan.

Presiden pada Kamis (18/10) akan meninjau kemajuan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat, termasuk mengecek kecepatan pencairan dananya.

"Kemudian mengenai bencana Palu, Donggala, Sigi karena masa tanggap darurat diperpanjang saya minta fokus di penanganan pengungsi, evakuasi dan layanan medis betul-betul diperhatikan, termasuk di dalamnya bantuan logistik. Harus benar-benar dipastikan menjangkau semua wilayah yang terdampak," katanya.

"MCK masih kurang, agar segera diselesaikan masalah ini. Aktivitas ekonomi, toko, pasar, kantor pemerintah kita perintahkan buka. Saya melihat sudah mulai pergerakan ekonomi kelihatan sehingga saya berharap juga di provinsi, kabupaten dan kota, pelayanan publik bisa segera kembali berjalan normal," ungkap Presiden.

Penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Barat sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebanyak 600 dari total 700 fasilitas umum yang rusak sudah diperbaiki.

Selain itu sudah ada 1.200 unit hunian sementara dengan kapasitas per unit 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK, dapur umum dan fasilitas pendukung lainnya. 

Baca juga:
Pemerintah hati-hati terima pinjaman untuk rekonstruksi pasca-bencana
Pemerintah pangkas syarat pencairan bantuan korban gempa NTB

 
Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2018