"Prabowo selalu memberikan perhatian bagaimana ekonomi kita bisa kembali kepada kiblat ekonomi konstitusional Indonesia, yakni berkiblat pada ruh Pasal 33 UUD 1945," kata Dahnil di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mampu menjadi pertahanan ekonomi Indonesia mendorong akselerasi pembangunan tanpa mengganggu sektor swasta.
Perekonomian Indonesia, katanya, jangan sampai dikuasai asing, karena bila sampai dikuasai asing, bisa menyebabkan Indonesia kehilangan kedaulatan ekonomi.
Pasal 33 UUD 1945, harus tetap menjadi roh ekonomi Indonesia, katanya.
Dia mencontohkan kepemilikan asing yang berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia, sektor keuangan/perbankan, telekomunikasi, bahkan ekonomi digital melalui daring.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada Kamis (11/10), Prabowo menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia. Dia menilai sistem ekonomi di Indonesia saat ini belum berjalan dengan maksimal, masih ada kesenjangan sosial di masyarakat Indonesia.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai oposisi dalam sistem demokrasi harus menawarkan konsep yang lebih baik dari yang sudah dijalankan pemerintah, bukan mengeluarkan pernyataan yang menakuti rakyat.
"Di negara demokrasi di mana pun, distingsi atau daya pembeda antara pemerintah dengan oposisi adalah pada konsep yang ditawarkan, bukan hanya mengkritisi atau menyalahkan pemerintah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia menilai yang ditunjukkan pihak oposisi selama ini hanya pernyataan-pernyataan yang menakuti rakyat, misalnya, Indonesia akan bubar dan punah serta Indonesia menjalankan sistem ekonomi yang kacau.
Menurut dia seharusnya pihak oposisi menunjukkan dan menawarkan konsep yang berbeda yaitu apa yang menurut mereka benar untuk dijalankan di Indonesia.
Arsul yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu mencontohkan kalau oposisi selalu mengkritisi soal utang untuk pembangunan, maka harus dijelaskan bagaimana konsep pembangunan tanpa utang.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
