Aparat harus punya pemahaman sama soal penanggulangan terorisme

Aparat harus punya pemahaman sama soal penanggulangan terorisme

Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memaparkan penanggulangan terorisme di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar, Rabu (12/9/2018). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) -   Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan seluruh perangkat pemerintah baik TNI, Polri, jaksa, dan hakim harus memiliki pemahaman yang sama dan saling bersinergi dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Kami harapkan aparat seluruhnya punya visi dan persepsi yang sama untuk melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan yang proporsional dalam rangka penanggulangan terorisme," kata Suhardi di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Provisi Jawa Barat di Aula Maryoto, Mapolda Jabar.

Dalam acara "Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme" yang digagas Polda  Jawa Barat itu Suhardi mengatakan Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian BNPT terkait dengan potensi kelompok radikal.

"Orang-orang itu kami klasifikasikan menjadi beberapa kelompok mulai dari inti, militan, pendukung atau simpatisan yang ternyata juga cukup banyak di sini (Jawa Barat),"  ujar Kepala BNPT dikutip dari siaran pers.

Untuk itu,  pihaknya merasa perlu untuk memberikan pemahaman tentang cara mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut dan cara menangani kelompok ataupun jaringan tersebut secara tepat.

Ia mengapresiasi Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto yang berinisiatif mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan daerah Jabar mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, hakim, dan juga pimpinan perguruan tinggi untuk bersinergi dalam penanggulangan terorisme.  

Menurut dia, langkah mengumpulkan seluruh stakeholder terkait ini juga sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI, Polri, jaksa, hakim, dan juga perangkat sipil lainnya dari  pengaruh paham radikalisme  yang berujung pada aksi terorisme.

"Aparat juga perlu kita bentengi karena infiltrasi ini bukan cuma kepada masyarakat umum, tetapi juga pada aparat. Sudah banyak yang terpapar paham-paham radikalisme, kepolisian juga ada, TNI juga ada, semua ada. Artinya ruang-ruang itu bisa dimasuki kapan saja," ujarnya.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, berdasarkan data yang ia terima dari Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri, di wilayah Jabar ada hampir 400 orang yang masuk dalam kategori inti, militan, maupun simpatisan.

Baca juga: Kepala BNPT ajak rakyat Indonesia belajar dari konflik di Timur Tengah

Baca juga: BNPT ajak mahasiswa ikut cegah radikalisme di kampus
Pewarta : Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018