"Agenda sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pengucapan putusan untuk pengujian Undang Undang BUMN," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
Para pemohon meminta Mahkamah untuk menguji Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN yang mengatur tentang privatisasi BUMN.
Dalam dalilnya para pemohon menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara BUMN dan PT adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali.
Menurut Pemohon, BUMN yang produksinya menyangkut orang banyak akan diprivatisasi seperti yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2014 tentang ?daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.
Pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham hingga 95 hingga seratus persen yang akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi Negara yang menyangkut hidup orang banyak.
Pemohon beranggapan Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN menjadikan pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham, dapat mengubah Anggaran Dasar (AD) perseroan yang meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan tanpa pengawasan dari DPR.
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
