UN yang selalu riuh rendah

UN yang selalu riuh rendah

Peserta mengerjakan soal bahasa Indonesia dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kejar Paket C di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (27/4/2018). Ujian kejar paket C atau ujian setara SMA dikuti peserta dari berbagai usia dan berlangsung hingga tiga hari kedepan. (ANTARA /Muhammad Iqbal)


Jakarta (ANTARA News) - Meski tak lagi menjadi penentu kelulusan sejak 2015, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selalu menjadi fokus perhatian masyarakat seperti UN 2018 yang menuai pro kontra  masyarakat.

Berawal dari UN tingkat SMA ketika Kementerian Pedidikan dan Kebudayaan menyisipkan soal berdaya nalar tingkat tinggi atau "High Order Thinking Skills" (HOTS), hingga UN tingkat SMP. Kemudian terjadi kebocoran soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga gangguan server karena kelebihan beban karena banyaknya peserta UN.

Pada hari pertama UN SMP, Senin (23/4), gangguan server mengakibatkan soal tidak bisa diakses.

Seorang wali murid, Inung Kurnia, mengatakan anaknya yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Al Khairiyah, Mampang, Jakarta Selatan, harus menunggu sampai satu jam sebelum soal bisa diakses.

"Seharusnya pada hari pertama ujian, sudah selesai pada pukul 09.30 WIB, namun karena kendala server mundur hingga kemudian selesai ujian pada pukul 10.30 WIB," kata Inung.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, kendala server lumrah terjadi saat UNBK dan sudah ditangani Puspendik.

"Apalagi jumlah peserta UN SMP ini besar sekali yakni mencapai empat juta peserta, sehingga terjadi kelebihan beban," kata Hamid.

UN tingkat SMP dari 23 April hingga 26 April diikuti 4.296.557 siswa SMP dan MTs, dengan rincian 63 persen atau 2.694.692 siswa mengikuti UNBK dan 1.601.865 siswa atau 37 persen siswa mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).

"Kami menyampaikan permintaan maaf atas adanya gangguan server pada pelaksanaan UNBK hari ini yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan ujian beberapa menit," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemdikbud, Ari Santoso.

Gangguan ini, kata Ari, terjadi di server pusat. Oleh karena itu, dia menawarkan beberapa solusi, yaitu jadwal ujian dimundurkan, menambah sesi ujian, atau ikut serta dalam ujian susulan.

Ari menjelaskan kendala itu tidak berakibat fatal terhadap pelaksanaan ujian karena waktu ujian bisa dimundurkan.

Teknologi terlampau sederhana

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) Heru Purnomo menilai pelaksanaan UN SMP hari pertama berlangsung gaduh karena kurang siapnya tim teknis UNBK Pusat.

"Seharusnya tidak ada perbaikan server pada saat berlangsungnya ujian. Ditambah lagi, kurangnya edukasi terhadap tim teknis sekolah dalam melakukan `troubleshooting` pada aplikasi UNBK 2018," jelas Heru.

FSGI pun memberikan rekomendasi mengenai pedoman UNBK.

"Selama ini Kemdikbud hanya bertumpu pada kerja keras tim helpdesk UNBK yang jumlahnya masih sangat sedikit dan minim fasilitas," kata Heru.

Kemdikbud, kata dia, perlu memperbanyak sarana komunikasi antara pusat dan sekolah. Jika ada informasi atau kendala, tidak hanya diberikan melalui situs UNBK yang tidak setiap saat dibuka, tetapi bisa melalui aplikasi lainnya.

Pemerhati pendidikan dari Eduspecs Indonesia Indra Charismiadji mengatakan teknologi UNBK yang diselenggarakan Kemdikbud harus ditingkatkan.

"Teknologi yang digunakan untuk UNBK harus ditingkatkan, karena saat ini masih menggunakan teknologi lama yakni masih pakai "server" kabel," ujar Indra.

Padahal saat ini sudah menggunakan server nirkabel yang lebih efektif dan efesien. Sementara, server yang menggunakan kabel harus narik kabel dan setiap sekolah harus memiliki server.

Indra menilai Kemdikbud menganggap remeh masalah ini.

"Kalau mau jujur, teknologi yang dipakai untuk UNBK di Indonesia itu terlampau sederhana. Padahal dengan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai Rp400 triliun, seharusnya semua bisa UNBK dan menggunakan teknologi nirkabel," kata Indra lagi.

"Teknologi harus sesuai dengan zamannya, sekarang sudah menggunakan komputasi awan tidak lagi pakai kabel. Investasi lebih murah serta tidak perlu lagi menarik kabel di setiap sekolah."

Soal bocor

Tak hanya ramai karena kelebihan beban dan soal HOTS yang dinilai tak ada pada pembelajaran, UN SMP  juga dihebohkan dengan kehadiran soal-soal UNBK yang bersliweran di media sosial.

Soal UNBK tingkat SMP 2017 beredar di sejumlah media sosial. Soal tersebut difoto dan kemudian disebarluaskan ke sejumlah grup yang ada di berbagai lini media sosial. Pada foto soal, di sudut kiri terdapat tulisan "PUSPENDIKCA CBT17".

Soal-soal ini beredar di media sosial dan grup tertutup pesan singkat dengan sebagian besar soal UN Matematika.

Heru Purnomo membenarkannya. "Namun itu soal UNBK tahun 2017," kata Heru.

Dia mengaku belum mendapatkan informasi ada kebocoran soal UNBK 2018. Diduga kuat, maraknya foto soal UNBK tahun sebelumnya berkaitan dengan kecemasan peserta UN terkait soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi atau HOTS.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyesalkan beredarnya soal matematika UNBK SMP itu.

"Kami sudah menelusuri jejak elektroniknya dan akan kita ambil tindakan terhadap siapa saja yang bertanggung jawab," kata Muhadjir yang menyatakan tindakan yang diambil akan disesuaikan dengan bobot kasus.

"Seharusnya tidak boleh ada hp atau ponsel masuk ke ruang ujian," tegas Muhadjir.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno mengaku tengah melacak kecurangan individual pada UNBK tingkat SMP.

"Namanya bukan kebocoran soal, tetapi kecurangan yang dilakukan individual siswa. Kami sedang melakukan identifikasi, yang jelas nanti akan ada sanksinya," kilah Totok.

Meski demikian, Totok belum memastikan bahwa apakah soal-soal yang beredar itu soal UNBK atau  bukan.

"Insya Allah nanti akan terlacak oleh sistem," tambah Totok.

Mirip soal ujian

Seorang peserta UN tingkat SMP, Keysa, membenarkan bahwa soal yang beredar mirip dengan soal UNBK yang dikerjakannya saat ujian.

"Ada yang mirip dengan bocoran soal yang ada, tapi angka-angkanya berbeda," kata Keysa.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Fahriza Marta Tanjung meminta Mendikbud untuk mengevaluasi UNBK.

"FSGI meminta Mendikbud melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UNBK, baik secara personal, kelembagaan, teknologi sampai dengan konten yang diujikan. Agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi untuk tahun-tahun berikutnya," kata Fahriza.

FSGI mengapresiasi upaya Kemdikbud, karena kecurangan pada pelaksanaan UN sudah bisa diminimalkan.

Namun Fahriza menilai penerapan yang terkesan dipaksakan, instan dan terburu-buru, termasuk penerapan soal berbasis "High Order Thinking Skills" (HOTS) dan berstandar internasional, akan memberikan dampak negatif yang lebih luas terhadap jutaan penerus bangsa karena lain yang diajarkan lain pula yang diujikan.

"Bukan sekali ini saja kebijakan Kemdikbud blunder. Kita masih ingat bagaimana penerapan K-13 yang terkesan dipaksakan dan ditinjau kembali hanya dalam hitungan bulan. Bahkan kebijakan Kemdikbud terkait Lima Hari Sekolah dianulir oleh Presiden," kata Fahriza.

Seharusnya, lanjut Fahriza, Kemdikbud mengkaji terlebih dahulu sebelum menerapkan suatu kebijakan, apalagi  Kemdikbud memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan.

"Sudah bukan zamannya lagi memformulasi kebijakan sambil berjalan," kata Fahriza.
Pewarta : Indriani
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2018