"Saat Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai bakal calon Gubernur Jateng, saat disurvei belum ada angkanya. Meskipun demikian, PDIP tetap mencalonkannya," ujarnya ditemui usai menghadiri dialog interaktif bersama kader PDI Perjuangan Kudus di Hotel Griptha Kudus, Jumat.
Hasilnya, kata dia, Ganjar yang mendapatkan rekomendasi, kemudian berhasil terpilih sebagai Gubernur Jateng.
Menurut dia, saat ini mekanisme penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur belum selesai, karena para kandidat harus turun ke masyarakat untuk menaikkan popularitas, kemudian elektabilitasnya.
Selanjuntnya, kata dia, pada tanggal 15 November 2017 semua berkas administrasi masing-masing bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng akan dikirim ke DPP PDIP.
"Kelengkapannya nanti dikirim setelah dilakukan survei elektabilitas," ujar Bambang didampingi Ketua DPC PDIP Kudus Musthofa yang juga bakal calon Gubernur Jateng.
Survei elektabilitas para kandidat, kata dia, dilakukan pada tanggal yang sama, sebagai kelengkapan berkas yang akan dikirim ke DPP PDIP.
Adapun bakal calon yang akan dilakukan survei elektabilitasnya, kata dia, semua bakal calon gubernur yang berjumlah lima orang serta bakal calon wakil gubernur yang berjumlah 14 orang.
Meskipun nantinya semua persyaratan masing-masing bakal calon harus lengkap, kata dia, untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi merupakan hak prerogatifnya Ketua Umum PDI Perjuangan.
Hak prerogatifnya Ketua Umum PDIP tersebut, kata dia, bisa dilihat dalam pengambilan keputusan pencalonan di DKI Jakarta, Jateng, Bali, dan Sumatera Selatan.
"Kami menganggap, semua kandidat memiliki peluang," ujarnya.
Ia mengatakan, pengurus DPD PDIP Jateng hanya mempersiapkan kelengkapan masing-masing bakal calon selengkap-lengkapnya, selanjutnya diserahkan kepada ketua umum.
"Kami sifatnya tegak lurus terhadap keputusan Ketua Umum PDIP," ujarnya.
Kehadirannya di Kudus, lanjut Bambang Wuryanto yang juga anggota DPR RI tersebut, dalam rangka mendengarkan masukan dari bawah untuk dilaporkan ke Ketua Umum PDIP.
Terkait waktu keluarnya rekomendasi, dia mengaku, tidak bisa memprediksi, karena hal itu merupakan hak prerogatifnya ketua umum.
"Demikian halnya, terkait pasangannya juga belum bisa memastikan apakah dari internal atau koalisi, karena hal itu merupakan kewenangan ketua umum," ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin Lathif
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
