"Kerugian negara era Jokowi meningkat menjadi Rp2,2 triliun pada hasil audit BPK semester II tahun 2015 dari Rp1,4 triliun pada semester II tahun 2014," kata Manajer Advokasi FITRA Apung Widadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan catatan FITRA, Kementerian Keuangan masa pemerintahan Jokowi-JK membuat kerugian hingga Rp111,5 miliar, berpotensi mengalami kerugian Rp248 miliar, dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp3,7 triliun.
Menurut Apung, pengelolaan BUMN hingga saat ini masih belum optimal dan cenderung mengalami kerugian.
"Utang bank BUMN Mandiri, BNI, BRI, BTPN senilai Rp40 triliun. Selain itu dalam waktu 7 bulan APBNP 2015 dan RAPBN 2016 Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengalokasikan dana sebesar Rp63 triliun ditambah Rp44 triliun atau Rp107 triliun untuk PMN BUMN yang tidak transparan dan akuntabel," ujarnya.
FITRA juga menilai RUU Pengampunan Pajak dinilai tidak tepat dan merupakan sikap yang bertolak belakang dengan para pembayar pajak.
Selain itu FITRA juga berpendapat negosiasi Freeport terhadap negara bertolak belakang dengan Tri Sakti Soekarno, Nawa Cita, dan UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2015
