Ketujuh wilayah rawan konflik itu menjadi barometer Buleleng dalam menjaga eksistensi Bali utara untuk perhelatan politik.Singaraja (ANTARA News) - Kepolisian Resor Buleleng mencatat tujuh wilayah rawan konflik antarwarga menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali pada 15 Mei 2013.
"Ketujuh wilayah rawan konflik itu menjadi atensi kami," kata Kepala Polres Singaraja AKBP Beny Arjanto, di Singaraja, Kamis.
Ia menentukan ketujuh lokasi itu sebagai wilayah rawan konflik berdasarkan pengalaman yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Buleleng pada 4 April 2012.
"Ketujuh wilayah rawan konflik itu menjadi barometer Buleleng dalam menjaga eksistensi Bali utara untuk perhelatan politik," kata mantan Kapolres Badung itu.
Pertarungan antarpasangan Cagub-Cawagub Bali di Kabupaten Buleleng diperkirakan akan berlangsung ketat karena daerah itu memiliki penduduk terbesar di Pulau Dewata, selain karakter masyarakat yang lebih khas.
Kapolres Buleleng juga mengambil pengalaman mengenai insiden kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Buleleng saat Megawati Soekarnoputri gagal menjadi Presiden RI dalam pemilihan langsung di gedung MPR-DPR pada 1999.
"Mudah-mudahan pilkada pada pertengahan Mei mendatang, situasi keamanan di Kabupaten Buleleng terkendali dan berlangsung lancar," kata Beny berharap.
Untuk menjaga kondusivitas keamanan di wilayahnya, Kapolres akan meminta bantuan personel TNI Angkatan Darat dan seluruh elemen masyarakat yang ada.
(M038)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
