Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia harus fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak bayi dilahirkan untuk dapat mencegah dan menuntaskan permasalahan tengkes (kekerdilan).

“Tantangan pertama, per tahun 2019, prevalensi tengkes adalah 27,67 persen dan wasting adalah 7,44 persen. Kita hanya mempunyai waktu sekitar dua tahun untuk mencapai target penurunan prevalensi tengkes dan wasting sesuai target RPJMN 2020-2024,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis Kementerian PPN/Bappenas yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca juga: BKKBN: Waspadai terjadinya kenaikan angka tengkes di tiap provinsi

Ma’ruf menekankan, selain prevalensi tengkes terdapat dua tantangan lain dalam mengatasi aspek kesehatan masyarakat, yakni tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia yang berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta menurunkan kualitas bayi yang dilahirkan.

Sedangkan tantangan kedua ialah kasus penyakit degeneratif, seperti stroke, jantung, kanker, dan diabetes. Seiring dengan menangani tengkes, Indonesia juga harus terus fokus menghadapi tiga masalah gizi (triple burden of malnutrition) seperti kekurangan gizi makro, kekurangan gizi mikro dan kelebihan gizi.

Untung menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah tengah menggalakkan perbaikan gizi pada calon ibu dan ibu hamil sebagaimana yang diprioritaskan dalam RPJMN 2020-2024, serta menjalankan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan tengkes yang membidik target angka prevalensi nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Untuk mencapai penanganan yang baik, kerja sama lintas sektor sangat penting agar percepatan perbaikan gizi dapat terwujud,” ucap dia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan perbaikan gizi merupakan salah satu bentuk investasi dengan nilai return of investment yang tinggi.

Setiap 1 dolar AS yang dikeluarkan, mendatangkan keuntungan pada perekonomian negara mencapai 16 dolar AS. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berfokus pada bidang gizi untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Baca juga: Kepala BKKBN tegaskan kehamilan harus terencana untuk hindari tengkes

Baca juga: Wapres dorong kolaborasi untuk percepat perbaikan gizi

Baca juga: Wapres: Investasi di bidang gizi adalah "smart investment"


“Maka, pemerintah akan terus berinvestasi di bidang gizi, untuk berpacu dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menyambut era Indonesia emas 2045,” kata dia.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan Indonesia berkomitmen mengatasi segala bentuk malnutrisi melalui pencapaian tujuan, yaitu mengalokasikan dana untuk intervensi gizi, terutama spesifik dan sensitif dalam forum N4G.

“Seluruh provinsi menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi daerah pangan dan gizi, serta mengarusutamakan gizi dalam layanan kesehatan primer, di antaranya dengan memastikan Puskesmas dilengkapi dengan tenaga kesehatan esensial termasuk tenaga gizi,” ujar dia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021